Beritana, Surabaya - Forum Pemuda Cendekiawan NU (Forpenu) Jawa Timur soroti adanya indikasi penyelewengan jabatan atas kepentingan politik di lingkaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Diduga hal tersebut dilakukan oleh salah satu jabatan kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Jawa Timur.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ardi selaku Ketua Umum Forpenu Jatim pada Minggu (23/06/2024).
"Kami menemukan beberapa indikasi penyelewengan penyalahgunaan fasilitas Negara di Pemprov Jatim. Dimana dalam ruangan asisten administrasi umum digunakan untuk membahas kepentingan politik oligarki," jelasnya.
Saat ini, Lanjut Ardi, Pemprov Jatim tengah membuka seleksi untuk pengisian jabatan OPD di dilingkaran Pemprov Jatim, akan tetapi dalam kasus ini ada beberapa anggota pansel yang diduga bermain serong atas kepentingan kelompoknya.
"Salah satunya yang menjadi anggota pansel kepala OPD Pemprov Jatim adalah Prof Mas'ud selaku ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (Isnu) Jatim," ungkapnya.
Adanya kasus ini dapat menghadirkan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Dimana diketahui ada beberapa anggota aktif ISNU Jatim yang juga turut mengikuti seleksi kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Mereka ialah Nyono sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, dan Yasin sebagai Kepala Bappeda Prov Jawa Timur.
"Seharusnya PJ Gubernur Jatim mencopot Prof Masud Said sebagai Pansel jabatan OPD Prov Jatim untuk menghindari konflik kepentingan," tegasnya.
Lebih lanjut Ardi meminta PJ Gubenur Jawa Timur untuk memberikan sanksi kepada berapa OPD yang terlibat didalamnya, terutama kepala Dishub dan asisten administrasi umum.
"Adanya kejadian ini sekelompok LSM Jawa Timur akan mengadukan persoalan ini ke DPRD Jatim dan Komisi ASN, dan Ombudsman," pungkasnya.