Dewan Stabilitas Keuangan Peringatkan Risiko Stablecoin dan Ancaman AI bagi Ekonomi Global

Dewan Stabilitas Keuangan atau Financial Stability Board (FSB) baru saja mengeluarkan peringatan keras terkait risiko yang ditimbulkan oleh stablecoin lintas batas dan ancaman siber berbasis kecerdasan buatan (AI).
Lembaga pengawas keuangan global ini menyoroti bahwa mekanisme pengawasan stablecoin serta manajemen krisis di berbagai negara masih belum matang. Andrew Bailey, selaku Ketua FSB, menekankan urgensi ini melalui surat resmi yang ditujukan bagi para pemimpin ekonomi dunia.
Surat tersebut diserahkan kepada para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari kelompok G20 menjelang pertemuan rutin mereka pada Kamis mendatang. G20 sendiri merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam laporannya, FSB menemukan bahwa hanya 11 dari 28 yurisdiksi yang disurvei telah merampungkan kerangka regulasi untuk aset kripto jenis stablecoin. Padahal, stablecoin merupakan aset kripto yang nilainya dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS untuk menjaga kestabilan harga.
FSB memperingatkan bahwa potensi kegagalan stablecoin dapat merembet ke pasar keuangan tradisional. Hal ini bisa terjadi melalui aksi penjualan paksa aset cadangan atau penarikan dana besar-besaran dari simpanan bank konvensional yang terkait dengan penerbit aset digital tersebut.
Risiko tambahan muncul pada stablecoin multi-penerbit di mana permintaan penukaran aset dapat terkonsentrasi pada satu pihak saja. Kondisi menjadi semakin kompleks saat cadangan aset tersebut disimpan di yurisdiksi hukum yang berbeda-beda secara global.
Kekhawatiran serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Ia menyoroti bahaya nyata terkait risiko penukaran aset yang melibatkan stablecoin, baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa.
Selain masalah aset kripto, FSB kini memfinalisasi panduan praktik bertanggung jawab terkait adopsi AI di sektor keuangan. Bailey secara tegas mengingatkan bahwa AI membutuhkan perhatian khusus dan pengelolaan yang sangat hati-hati oleh institusi keuangan.
Adopsi AI mencakup berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, keamanan siber, hingga risiko ketergantungan pada pihak ketiga. Ancaman siber yang semakin canggih berkat bantuan AI dikhawatirkan mampu merusak ketahanan infrastruktur pasar dan lembaga keuangan vital di berbagai negara.
Sebelumnya, pada Juni, FSB telah mengusulkan 12 praktik utama untuk mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab. Rekomendasi ini dirancang agar para pembuat kebijakan di forum G20 memiliki standar operasional yang seragam dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor












