Aksi Protes Siswa SMA Perancis Tolak Reformasi Pendidikan Picu Bentrokan

Para siswa merasa dirugikan oleh sistem seleksi universitas baru yang dikenal dengan nama Parcoursup. Sistem ini adalah platform digital pendaftaran perguruan tinggi yang dinilai sangat kompetitif dan kurang transparan bagi calon mahasiswa.

Selain masalah sistem pendaftaran, kemarahan massa dipicu oleh rencana perubahan pada ujian kelulusan tingkat menengah atas atau Baccalauréat. Pemerintah bermaksud menyederhanakan ujian tersebut, namun para siswa khawatir perubahan ini akan menurunkan nilai ijazah mereka saat mencari kerja nanti. Mereka beranggapan bahwa standar kualitas pendidikan nasional sedang berada dalam ancaman serius akibat penghematan anggaran.

Sebuah rekaman video yang memperlihatkan puluhan siswa dipaksa berlutut dengan tangan di belakang kepala saat ditangkap polisi sempat viral dan memicu kecaman publik secara luas.

Aksi unjuk rasa para pelajar ini terjadi hampir bersamaan dengan gerakan protes rompi kuning atau Gilets Jaunes yang menuntut kesejahteraan ekonomi. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, kedua gerakan ini berbagi sentimen ketidakpuasan yang sama terhadap kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.

Kementerian Pendidikan Perancis mencatat bahwa gangguan terhadap aktivitas belajar mengajar telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di lebih dari 450 sekolah menengah. Beberapa gedung sekolah mengalami kerusakan fisik akibat kebakaran kecil dan aksi vandalisme yang dilakukan oleh oknum demonstran selama demonstrasi berlangsung. Pihak otoritas menyatakan bahwa keselamatan seluruh siswa tetap menjadi prioritas utama di tengah kekacauan yang sedang terjadi saat ini.

Pemerintah Perancis berdalih bahwa reformasi ini diperlukan untuk memodernisasi sistem pendidikan yang dianggap sudah usang dan tidak efektif lagi.

Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer menghimbau agar para siswa segera kembali ke ruang kelas dan menghentikan segala bentuk blokade yang merugikan. Beliau menegaskan bahwa dialog adalah jalan keluar yang paling rasional untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kebijakan publik pendidikan tersebut. Namun, seruan itu belum mendapatkan respon positif dari aliansi organisasi siswa yang terus mengorganisir aksi di lapangan.

Serikat siswa menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan aksi mogok sekolah sampai tuntutan mereka dipenuhi secara menyeluruh oleh pihak kementerian. Mereka menuntut penghapusan sistem peringkat yang dianggap diskriminatif terhadap siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah.

Dampak dari kerusuhan ini mulai dirasakan oleh sektor ekonomi lokal di sekitar area sekolah yang terdampak blokade berkepanjangan. Banyak toko dan bisnis kecil terpaksa tutup lebih awal untuk menghindari potensi kerusakan aset akibat kericuhan massa yang bisa pecah sewaktu-waktu. Kerugian finansial akibat gangguan ini diperkirakan mencapai jutaan Euro atau setara dengan puluhan miliar Rupiah.

Perancis memiliki sejarah panjang mengenai keterlibatan aktif pelajar dalam gerakan politik nasional yang mampu mengubah arah kebijakan negara secara drastis.

Banyak analis politik membandingkan situasi saat ini dengan peristiwa bersejarah pada Mei 1968 ketika protes mahasiswa berhasil mengguncang tatanan sosial Perancis secara fundamental. Meskipun skala protes kali ini belum sebesar peristiwa masa lalu tersebut, intensitas kemarahan anak muda memberikan sinyal peringatan kuat bagi pemerintahan Macron. Pergerakan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pemerataan pendidikan bagi masyarakat di negara tersebut.

Keamanan di sekitar gedung-gedung pemerintahan kini diperketat guna mengantisipasi kemungkinan meluasnya aksi protes ke pusat-pusat kekuasaan di Paris. Pasukan anti-huru-hara disiagakan di titik-titik strategis untuk mencegah terjadinya blokade jalan raya yang lebih luas oleh massa pro-demonstran.