Gerakan Audit Sekolah di India Mulai Menghadapi Tekanan Pemerintah

Target awal dari kampanye sosial ini adalah mengaudit 100 sekolah negeri di wilayah pedesaan dalam waktu dua bulan.

Metode kali ini membutuhkan konsistensi perjuangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan aksi demonstrasi di jalanan. Para sukarelawan dituntut aktif menjalin komunikasi dengan aparat desa, guru, orang tua murid, serta masyarakat di tingkat akar rumput secara terus-menerus.

Struktur birokrasi yang rumit di India juga menjadi tantangan besar tersendiri bagi para aktivis muda ini. Pengelolaan sekolah negeri di sana terbagi di bawah wewenang pemerintah negara bagian, administrasi distrik, hingga dewan desa yang dipilih langsung. Akibatnya, CJP harus menghadapi benturan aturan hukum dan kepentingan politik yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan India, terdapat lebih dari 1 juta sekolah negeri di seluruh penjuru negeri. Jumlah tersebut mencakup hampir 70% dari total sekolah yang ada, namun hanya menampung kurang dari setengah dari total 247 juta anak usia sekolah di India.

Skala yang sangat luas ini memberikan ruang gerak yang masif bagi kampanye CJP, sekaligus memicu berbagai penolakan baru.

Pemerintah daerah mulai mempertanyakan legalitas hukum dari prosedur pemeriksaan sepihak yang dilakukan warga sipil ini. Otoritas pendidikan juga mengkhawatirkan aspek keselamatan siswa ketika proses audit berlangsung.

Sikap pemerintah di tiap negara bagian kini terbelah dalam merespons gerakan tersebut. Sebagian wilayah langsung berbenah dengan meluncurkan inspeksi resmi, sementara wilayah lain memilih membatasi akses aktivis.

Pemerintah negara bagian Maharashtra dan Rajasthan menolak keras kunjungan sekolah yang dilakukan tanpa izin tertulis sebelumnya.

Dalam sebuah insiden di Maharashtra, pengelola sekolah melaporkan sukarelawan CJP ke polisi setelah mereka nekat masuk tanpa koordinasi formal.

Otoritas Rajasthan kini melarang keras orang luar masuk ke lingkungan sekolah negeri serta membatasi pengambilan video. Beberapa sukarelawan di lapangan bahkan mengaku sempat mendapat intimidasi fisik saat mencoba mengambil dokumentasi.

"Kami tidak takut, tujuan kami murni untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah," ujar juru bicara CJP, Ashutosh Ranka.

Di negara bagian Uttar Pradesh, Kepala Menteri Yogi Adityanath langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sidak fasilitas sekolah secara resmi. Ia juga memerintahkan kepolisian untuk menindak tegas akun-akun media sosial yang menyebarkan rekaman video menyesatkan.

Pihak CJP menilai kebijakan pembatasan tersebut sengaja dibuat untuk menutupi kebobrokan fasilitas publik dari pengawasan masyarakat.

Menanggapi polemik tersebut, Vinita Gursahani Singh dari lembaga pemberdayaan warga We, The People menyatakan bahwa hak pengawasan tetap dibatasi oleh koridor hukum. Berdasarkan Undang-Undang Hak atas Informasi di India, setiap warga negara memang berhak memeriksa fasilitas umum. Namun, ada prosedur administrasi resmi yang harus dilewati.

"Sikap kritis masyarakat itu sah, tetapi prosesnya harus adil dan menghormati kenyamanan kegiatan belajar mengajar," kata Singh kepada DW.

CJP bersikeras bahwa sekolah negeri didanai oleh pajak rakyat sehingga masyarakat memiliki hak penuh untuk melihat pengelolaannya. Para sukarelawan dibekali formulir evaluasi standar untuk mencatat kerusakan fisik sebelum mengirimkannya ke pusat data.

Meskipun demikian, beberapa pengamat meragukan kompetensi para sukarelawan dalam menilai kelayakan bangunan secara objektif. Ada kekhawatiran bahwa temuan yang langsung diunggah ke media sosial belum terverifikasi dengan akurat. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan bias di tengah masyarakat.

Tokoh peduli pendidikan India, Mohandas Pai, mengapresiasi kepedulian generasi muda terhadap kualitas sekolah negeri namun mengkritik metode penyerbuan yang dilakukan.

"Kita tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke dalam lingkungan sekolah hanya karena merasa memiliki hak sebagai warga negara," ujar Pai. Ia menekankan bahwa anak-anak harus tetap belajar di lingkungan yang aman dan tenang.

Pai menyarankan agar CJP mengirimkan tim kecil berizin resmi untuk mengumpulkan data secara sistematis. Hasil pengawasan tersebut sebaiknya dipublikasikan dalam laporan berkala untuk mendesak pemerintah terkait. Juru bicara CJP, Saurav Das, menolak saran tersebut karena menganggap jalur formal selama ini terbukti lambat.

Di sisi lain, Kavita Srivastava dari People's Union for Civil Liberties (PUCL) Rajasthan justru menentang keras aturan pembatasan dokumentasi di sekolah negeri.

Ia menilai alasan melindungi privasi anak-anak sering kali disalahgunakan oleh pejabat daerah. Tujuannya tidak lain adalah untuk membungkam kritik masyarakat atas buruknya pelayanan publik.

Aktivis sosial India, Amrita Johri, menambahkan bahwa audit sosial oleh warga adalah instrumen demokrasi yang sah. Di Indonesia sendiri, pemantauan fasilitas sekolah oleh publik juga sering disuarakan oleh berbagai organisasi nonpemerintah guna mengawal penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Keterlibatan aktif kelompok muda seperti ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak terciptanya transparansi pelayanan publik yang lebih baik.

Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata.