Pemerintahan baru Hungaria di bawah Perdana Menteri Peter Magyar telah melancarkan langkah tegas untuk memulihkan miliaran euro dana negara yang diduga dicuri atau disalahgunakan oleh administrasi sebelumnya. Sebuah "otoritas super" baru kini dibentuk untuk menjalankan misi pemulihan aset yang vital ini, sebuah janji kampanye yang menopang harapan publik.
Keberhasilan atau kegagalan otoritas ini tidak hanya akan menentukan nasib dana publik, tetapi juga masa depan politik Peter Magyar dan partainya, Tisza. Mereka bertekad mengembalikan dana dan aset yang diduga mengalir secara tidak semestinya kepada keluarga mantan pemimpin Hungaria Viktor Orban, para sekutunya, oligarki, maupun makelar.
Pemerintah yang baru menginginkan dana tersebut kembali untuk penggunaan negara. Selain itu, mereka juga berencana meminta pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik tersebut.
Jumlah uang yang dicuri atau dialihkan mencapai miliaran euro. Jika desas-desus di media sosial dapat dipercaya, banyak warga Hungaria menginginkan agar individu yang bertanggung jawab dijebloskan ke penjara.
Magyar sendiri pernah menyebut angka sekitar 60 miliar euro (sekitar Rp1.047 triliun), meskipun estimasi lain menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya bisa tiga kali lipat dari angka tersebut.
Para pengamat sepakat, sukses atau tidaknya upaya pemulihan aset ini hampir pasti akan mempengaruhi masa depan politik Magyar dan Partai Tisza.
Jumlah uang yang sangat besar itu terhubung dengan citra kemewahan dekaden yang dinikmati di bawah pemerintahan Orban. Keluarga mantan perdana menteri Hungaria tersebut, anggota partai, dan para oligarki yang berafiliasi hidup di perkebunan mewah, terbang dengan jet pribadi, berlibur di kapal pesiar mewah, dan berulang kali memenangkan kontrak publik bernilai miliaran.
Pengusaha, seniman, akademisi, dan jurnalis yang berafiliasi dengan Orban juga didukung secara berlebihan dengan dana publik selama bertahun-tahun. Seringkali, kualifikasi utama mereka hanyalah loyalitas kepada mantan perdana menteri.
Gaya hidup tersebut sangat kontras dengan kehidupan warga Hungaria yang hidup dalam kemiskinan, citra infrastruktur publik yang terbengkalai, kondisi buruk di sekolah dan rumah sakit, dan eksodus banyak pemuda Hungaria dari negara itu. Defisit besar dalam anggaran negara, yang mencapai sekitar 7,5 persen dari pendapatan nasional Hungaria, menambah alasan mengapa ada keinginan populer yang kuat untuk keadilan.
Hampir empat bulan setelah pemerintahan baru Magyar menjabat, tindakan anti-korupsi secara resmi telah dimulai.
Pada akhir Juli, pemerintah membentuk Otoritas Pemulihan Aset Nasional, atau NVVH. Institusi ini merupakan semacam lembaga super dengan kekuasaan yang sangat luas dan independensi.
Hungaria belum pernah memiliki otoritas semacam ini dalam sejarah modernnya. Cara aset negara diprivatisasi pada tahun 1990-an setelah pemerintahan komunis kerap bermasalah, seperti yang sering terjadi di negara-negara bekas blok Soviet lainnya.
Ketika Orban pertama kali berkuasa pada tahun 2010, pernah ada upaya setengah hati untuk mengatasi korupsi pemerintahan sebelumnya di bawah Ferenc Gyurcsany, namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
NVVH akan menyelidiki ke mana saja dana publik mengalir dan bagaimana aset seperti properti digunakan. Meskipun belum ada tanggal spesifik yang ditetapkan, penyelidikan akan fokus terutama pada masa jabatan pemerintahan Orban, terhitung sejak tahun 2010.
Otoritas ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa hal serupa tidak akan terulang di masa depan. NVVH akan memeriksa bagaimana dana dan aset publik harus digunakan di kemudian hari.
NVVH memiliki kekuatan kepolisian dan kejaksaan, sehingga dapat menyelidiki kasus dan mengajukan tuntutan. Otoritas ini bertanggung jawab kepada parlemen Hungaria.
Namun, pembentukan NVVH tidak luput dari kontroversi.
Akhir pekan lalu, parlemen menunjuk Anna Unger, seorang ilmuwan politik berusia 46 tahun dari Universitas Eotvos Lorand di Budapest, untuk memimpin badan anti-korupsi dan pemulihan aset yang baru. Unger adalah seorang ahli sistem politik, institusi demokrasi, dan pendanaan partai, dipilih dari hampir 100 pelamar lain melalui proses seleksi beberapa tahap.
Beberapa pihak terkejut dengan penunjukan Unger, karena ia bukan figur publik. Penelitiannya memang mencakup korupsi politik, tetapi ia bukan ahli yang diakui dalam topik tersebut, dan ia juga bukan seorang pengacara.
Para pengamat sebelumnya mengharapkan seorang pengacara atau ahli anti-korupsi yang mendapatkan jabatan tersebut, seperti Miklos Ligeti, kepala urusan hukum di Transparency International Hungaria sejak 2012.
Ligeti juga melamar pekerjaan itu, namun dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk posisi wakil direktur. Unger akan memiliki empat wakil dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Katalin Tasnady, seorang jaksa terkenal dengan pengalaman hukum pidana sekitar dua dekade, diangkat sebagai wakil kepala investigasi NVVH.
Perwakilan pemerintah mengatakan Unger telah mempresentasikan visi politik yang komprehensif untuk pekerjaan lembaga tersebut. Selama sidang parlemennya, ia menyatakan bahwa di bawah Orban, Hungaria mengalami lebih dari sekadar korupsi klasik.
Sebuah sistem yang hampir feodal telah berlaku, ia berpendapat. Itulah mengapa, selain restitusi dan pemulihan aset, sistem tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dan dibongkar agar tidak pernah terjadi lagi, kata Unger.
Unger menyebabkan kejutan terbesar ketika ia mengatakan akan menjadi kebodohan jika mengharapkan putusan yang mengikat secara hukum dalam kasus-kasus korupsi besar selama masa jabatan enam tahun pertama NVVH.
Robert Puzser, seorang komentator populer dan tokoh di media sosial, menyebut pernyataan Unger sebagai hal yang "menghancurkan". Pemilih telah memberikan Magyar "kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meminta pertanggungjawaban para penjarah negara," tulisnya di Facebook. Jika warga Hungaria harus menunggu lebih dari enam tahun, hal itu dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan baru ini.
Perdana Menteri sendiri bereaksi marah terhadap para kritikus yang mengatakan NVVH seharusnya dipimpin oleh seorang pengacara.
"Tidak ada yang menjanjikan masyarakat bahwa mereka bisa memilih pemimpin NVVH seolah-olah itu adalah acara casting [reality TV]," tulisnya di Facebook. Banyak ahli berpendapat Unger sangat cocok untuk pekerjaan itu.
Dalam sebuah siniar di media 24.hu, ilmuwan politik Gabor Torok menyimpulkan bahwa cara NVVH didirikan menunjukkan bahwa lembaga itu akan menjadi "institusi politik yang kuat" yang bertujuan untuk berdamai dengan masa lalu baru-baru ini.
Torok mengatakan publik mengharapkan Partai Tisza untuk secara menyeluruh memperhitungkan sistem lama. Pemerintah baru hanya akan mampu mempertahankan kepercayaan publik jika tidak terlihat bahwa "para pelaku orde sebelumnya" lolos dari kejahatan masa lalu mereka, ujarnya.
Baca juga tulisan lainnya dari Sarah Kusuma
Penulis: Sarah Kusuma
Editor: Beritana Editor
-af2f7.webp){kind=small}
