Konflik Politik Internal Iran Memanas di Tengah Tekanan Ekonomi dan Perang

Pemerintahan Iran kini menghadapi tantangan serius seiring meningkatnya tekanan dari kelompok garis keras di parlemen yang menuntut pemecatan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Situasi dalam negeri semakin tidak menentu setelah mundurnya Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad dari jabatannya.

Ketegangan politik ini mencuat di tengah ketidakpastian situasi perang dan macetnya upaya diplomasi internasional. Presiden Masoud Pezeshkian mendapati pemerintahannya berada dalam posisi yang kian terjepit oleh kekuatan faksi-faksi konservatif.

Pemicu utama gejolak ini adalah pertemuan diplomatik Araghchi dengan perwakilan Amerika Serikat di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Para kritikus menuduh sang menteri melakukan komunikasi rahasia tanpa mendapatkan izin resmi dari otoritas tertinggi negara tersebut.

Anggota parlemen dari Teheran, Amirhossein Sabeti, telah melayangkan mosi pemakzulan melalui portal daring parlemen kepada ketua majelis, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Langkah ini didukung oleh anggota parlemen lain, Hossein-Ali Haji-Deligani, yang menyatakan bahwa parlemen siap menggunakan wewenang pengawasan penuhnya.

Analis politik Ali Afshari, yang berbasis di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa strategi kelompok garis keras adalah mengalihkan tanggung jawab atas kebijakan sulit kepada institusi elektoral. Ketika rezim terpaksa bernegosiasi dengan musuh bebuyutan seperti Amerika Serikat, beban politis sering kali dibebankan kepada pihak moderat dalam pemerintahan.

Strategi ini memudahkan kelompok konservatif untuk menyerang faksi moderat meskipun keputusan tersebut sebenarnya telah disepakati oleh aparatur kekuasaan yang lebih luas. Bagi sistem politik Iran, peran kelompok garis keras sangat dominan dalam membentuk opini publik dan menjaga nilai-nilai ideologis negara.

Meski memiliki pengaruh besar, kementerian luar negeri sebenarnya hanyalah pelaksana dari mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Araghchi beroperasi dalam koridor kebijakan yang ditetapkan, namun ia tetap menjadi target empuk di tengah memburuknya perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi Iran kian tertekan akibat penurunan tajam ekspor minyak sebagai dampak blokade Amerika Serikat. Sanksi ekonomi ini telah melumpuhkan salah satu sumber pendapatan utama negara dan menciptakan celah kekuasaan di sektor energi.

Pakar energi Umud Shokri menilai bahwa pergantian menteri tidak akan banyak mengubah arah ekonomi Iran. Sistem ekspor minyak Iran saat ini sangat bergantung pada jejaring bayangan dan struktur yang tidak transparan demi mengelabui sanksi internasional.

Banyak aktor swasta yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, terutama Garda Revolusi Iran atau IRGC, mengendalikan aliran dana tersebut melalui saluran tersembunyi. IRGC merupakan unit elite militer Iran yang memiliki pengaruh luas dalam politik dan ekonomi domestik serta kebijakan luar negeri.

Kurangnya transparansi dalam transaksi minyak kini menjadi kedok nasional demi alasan keamanan negara. Fenomena ini membuat pemerintah kesulitan mengendalikan arus pendapatan vital yang seharusnya dikelola oleh negara sesuai undang-undang.

Melihat perkembangan ini, para analis memprediksi situasi politik dan ekonomi di Iran akan terus memburuk dalam waktu dekat. Stabilitas pemerintahan Pezeshkian kini berada di titik nadir akibat perseteruan internal yang tak kunjung usai.