Pembahasan APBD Tak Selesai, Wahid: Jangan Korbankan Rakyat, Nanti Kualat!

Beritana, Jember – Mengenai kebuntuan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, banyak menjadi sorotan banyak elemen masyarakat.

Salah satunya adalah Muhammad Nur Wahid, pegiat lingkungan yang juga merupakan mantan sekretaris PC PMII Jember.

"Kita sedang berbicara tentang nasib APBD Jember, bukan berbicara tentang gajian atau tidak gajian. Bupati gajian atau tidak, DPRD gajian atau tidak itu bukan urusan rakyat," kata Wahid, pada Rabu (25/11/2020).

"Sebab, yang rakyat butuhkan hari ini adalah kejelasan nasib APBD Jember. Karena itu adalah hak rakyat, kebutuhan rakyat, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini," imbuhnya. 

Ia menambahkan bahwa yang rakyat butuhkan hari ini adalah kejelasan nasib APBD Jember. DPR berkilah bahwa ini akibat dari keterlambatan pemerintah kabupaten menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS, sehingga mereka (DPR) tidak dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Rakyat tidak mau tahu yang benar siapa dan yang salah siapa. Yang rakyat butuhkan hari ini adalah berkait dengan hak mereka, yaitu kemanfaatan dari APBD," ujarnya.

"Kalau mau bertengkar ya bertengkar saja, tapi jangan bawa-bawa rakyat dong, jangan korbankan rakyat dong. Jangan lupa, Bupati dan DPR itu dipilih rakyat, kalau terus-terusan ngoyo-ngoyo rakyat, pasti akan kualat”, pungkas Wahid.