Strategi PM Modi Redam Gejolak Demonstrasi Gen Z India Demi Amankan Koalisi

Narendra Modi kini harus berhadapan dengan gejolak demonstrasi Gen Z India yang mulai mengancam stabilitas koalisi pemerintahannya.
Perdana Menteri India tersebut tengah berupaya meyakinkan para mitra dalam National Democratic Alliance (NDA) bahwa gelombang protes kaum muda ini hanyalah manuver politik oposisi. Narasi ini dibangun untuk meredam kekhawatiran partai-partai pendukung yang mulai cemas terhadap penurunan popularitas pemerintah di mata pemilih muda setelah pemilihan umum lalu.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi menuding bahwa gerakan tersebut bukan murni aspirasi akar rumput, melainkan desain dari partai politik tradisional. Tuduhan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan sosial akibat skandal kebocoran ujian nasional serta kebijakan rekrutmen militer yang dianggap merugikan masa depan kaum muda. Para petinggi koalisi mencoba membingkai demonstrasi ini sebagai upaya perebutan kekuasaan yang tidak sah secara konstitusional oleh pihak oposisi.
Ketergantungan BJP pada dukungan partai regional menjadikan setiap riak protes sebagai ancaman serius bagi kelangsungan kabinet.
Berbeda dengan periode jabatan sebelumnya, Modi kini tidak lagi memiliki mayoritas absolut di parlemen sehingga suara sekutu menjadi sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi tuntutan demonstran yang didominasi oleh generasi Z yang mahir menggunakan media sosial.
Generasi muda India saat ini sangat vokal menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai platform digital dan aksi turun ke jalan secara masif. Mereka menuntut perbaikan sistem ujian nasional serta jaminan lapangan kerja di sektor publik yang selama ini menjadi sandaran hidup jutaan keluarga di perdesaan. Isu-isu domestik ini secara perlahan mulai menggerus citra pemerintah yang selama ini dikenal sangat kuat dan dominan dalam kancah perpolitikan Asia Selatan.
"Kami melihat ada pola yang sengaja dibentuk oleh pihak luar untuk memicu kekacauan di kalangan mahasiswa," ujar salah satu pejabat senior kementerian dalam sebuah pertemuan tertutup.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa intelijen mereka menemukan indikasi keterlibatan aktor politik tertentu yang memanfaatkan keresahan sosial untuk kepentingan elektoral. Klaim semacam ini sering digunakan oleh pemerintah India untuk mendelegitimasi gerakan protes yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan stabilitas ekonomi nasional.
Baca juga tulisan lainnya dari Sarah Kusuma
Penulis: Sarah Kusuma
Editor: Beritana Editor
-af2f7.webp)













