Korea Selatan Segera Atur Sekuritas Token, Siap Meluncur pada Februari 2027

Otoritas keuangan Korea Selatan secara resmi mengajukan draf regulasi mendetail terkait penerbitan dan perdagangan sekuritas berbasis token.

Langkah ini dilakukan Financial Services Commission (FSC) sebagai bagian dari persiapan infrastruktur pasar modal yang dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 Februari 2027. Kebijakan ini akan memungkinkan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, hingga produk reksa dana diterbitkan dalam format digital menggunakan teknologi buku besar terdistribusi.

Pemerintah setempat menetapkan syarat ketat bagi perusahaan yang ingin mengelola sekuritas token secara mandiri.

Otoritas keuangan Korea Selatan secara resmi mengajukan draf regulasi mendetail terkait penerbitan dan perdagangan sekuritas berbasis token.

Pemerintah setempat menetapkan syarat ketat bagi perusahaan yang ingin mengelola sekuritas token secara mandiri.

Setiap entitas yang beroperasi harus memiliki modal ekuitas minimal 4 miliar won atau setara dengan Rp45,2 miliar. Selain aspek finansial, perusahaan wajib menyediakan staf khusus yang kompeten di bidang kepatuhan regulasi dan teknologi informasi guna menjamin keamanan aset investor.

Regulasi ini juga mencakup pembentukan lisensi bursa perdagangan di luar bursa atau over-the-counter (OTC) untuk instrumen surat utang.

Agar risiko bagi masyarakat luas tetap terkendali, pemerintah membatasi nominal pembelian bersih tahunan investor ritel sebesar 100 juta won atau sekitar Rp1,1 miliar pada setiap bursa OTC. Batasan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi finansial dengan perlindungan konsumen di tengah pasar aset digital yang dinamis.

Aturan baru tersebut merupakan kelanjutan dari peta jalan tiga tahap yang diumumkan pada 4 September lalu.

Pemerintah ingin memastikan seluruh proses penerbitan dan perdagangan sekuritas dapat berjalan di atas infrastruktur buku besar terdistribusi yang aman. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pasar modal Korea Selatan melalui digitalisasi aset yang lebih transparan dan mudah diakses oleh publik.

Draf peraturan ini kini memasuki masa konsultasi publik mulai Jumat hingga 11 November mendatang sebelum melalui tahapan persetujuan akhir.

Proses ini memberikan ruang bagi pelaku industri dan pakar untuk memberikan masukan sebelum regulasi tersebut diundangkan. Pemerintah Korea Selatan optimistis bahwa integrasi teknologi blockchain dalam sistem sekuritas akan menempatkan negara tersebut sebagai salah satu pusat inovasi finansial terkemuka di Asia.