PBB : Rencana Militer Myanmar Untuk Mengadakan Pemilu Baru Harus Dicegah

Beritana, Bangkalan - Partai National League for Democracy yang diketuai oleh pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada pemilu November yang lalu menang telak. Kata seorang pejabat senior PBB kepada dewan keamanan, Selasa (2/2). Jadi, dia melanjutkan soal militer Myanmar, yang telah merebut kekuasaan pada Senin (1/2), untuk mengadakan pemilu baru harus dicegah.

Christine Schraner Burgener utusan PBB untuk Myanmar memberikan pengarahan kepada dewan itu dalam pertemuan tertutup setelah tentara Myanmar melakukan penahanan Aung San Suu Kyi dan para pejabat lainnya yang mereka klaim sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu. Militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat dalam satu tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilu baru.

Dewan Keamanan PBB, dengan 15 negara anggota, sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang dirancang oleh Inggris yang akan mengutuk kudeta yang dilakukan oleh militer tersebut, dan menuntut militer agar menegakkan aturan hukum dan hak asasi manusia, serta segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat. Penyataan seperti itu harus disetujui dalam konsensus.

Menurut kutipan laporan rapat yang didapat dari kantor berita Reuters, Schraner Burgener mengatakan, "Deklarasi Pernyataan Darurat yang dilakukan oleh militer Myanmar dan penangkapan pemimpin sipil adalah inkonstitusional dan ilegal. Usulan militer yang ingin menyelenggarakan pemilu lagi harus dicegah."

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (1/2) menyatakan kekhawatirannya bahwa kudeta yang terjadi di Myanmar akan memperburuk kondisi sekitar 600,000 ribu Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu.