PC PMII Probolinggo Desak Evaluasi Total Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah

Probolinggo - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait tingginya angka pengangguran, dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal. Kondisi tersebut dinilai terus berulang tanpa solusi konkret, sementara masyarakat usia produktif semakin tersisih di daerahnya sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Probolinggo pada 2025 berada di kisaran 2,92 persen. Meski relatif lebih rendah dibanding sejumlah daerah lain, angka tersebut tetap mencerminkan puluhan ribu warga usia kerja yang belum terserap secara optimal di pasar kerja lokal.

PC PMII Probolinggo menilai, capaian TPT tersebut belum mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja. Struktur ekonomi daerah yang lemah, rendahnya daya serap sektor formal, serta dominasi sektor informal menunjukkan masih rapuhnya perlindungan dan keberlanjutan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda. Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian yang bersifat musiman juga mempersempit peluang kerja jangka panjang.

Data BPS berjudul “Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo Agustus 2025” mencatat penduduk yang berkerja di Kab. Probolinggo mencapai 696.246 orang. Penyerapan tenaga kerja didominasi sektor pertanian sebesar 42,51 persen, disusul sektor jasa 41,14 persen, sementara sektor manufaktur 16,35 persen dari total penduduk bekerja.

Atas kondisi tersebut, PC PMII Probolinggo mempertanyakan kemampuan Pemkab Probolinggo dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Menurut mereka, kebijakan ketenagakerjaan yang hanya berfokus pada stabilitas angka pengangguran tanpa peningkatan kualitas kerja dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menegaskan bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap generasi muda. Sehingga Pengangguran di Kabupaten Probolinggo mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.

“Potensi daerah besar, tetapi belum diolah menjadi lapangan kerja nyata. Jika kondisi ini dibiarkan, masa depan generasi muda Probolinggo berada dalam risiko serius,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fenomena banyaknya anak muda Probolinggo yang harus merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat minimnya peluang kerja layak di daerah sendiri. “Pemerintah daerah perlu bekerja secara nyata dengan data yang akurat dan tujuan kebijakan yang jelas,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial, PC PMII Probolinggo menyampaikan sejumlah tuntutan resmi kepada Pemkab Probolinggo. Pertama, mendesak penyusunan dan keterbukaan peta jalan penanggulangan pengangguran yang berbasis data riil, dan kebutuhan tenaga kerja lokal.

Kedua, menuntut kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal, termasuk kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi dan proyek strategis daerah. Ketiga, mendorong penguatan UMKM dan ekonomi rakyat melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan berkelanjutan, serta penyederhanaan perizinan.

Keempat, meminta evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan kerja, agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kelima, menuntut pelibatan organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

PC PMII Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan di Kab. Probolinggo. Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius. “Kami menyatakan kesiapan mengambil langkah-langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.