Bank Indonesia Targetkan QRIS Timor Leste dan Hong Kong Beroperasi Penuh 2027

“Pertama perluasan QRIS Antarnegara. Selain enam negara yang sudah saya sampaikan, ada dua lagi yang sudah selesai tanda tangan kemarin, yaitu dengan Timor-Leste dan segera dengan Hong Kong Monetary Authority,” kata Aida S. Budiman.

Perluasan QRIS ini melengkapi pilar pengembangan ekonomi dan keuangan digital antarnegara yang digagas oleh Bank Indonesia. Pilar-pilar tersebut mencakup inovasi pembayaran berbasis wajah atau face payment serta penguatan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction, LCT).

“Bank Indonesia akan terus mendorong EKD antar negara ini dengan tiga cara. Yang pertama tentunya perluasan QRIS antar negara,” ujar Aida S. Budiman.

Sistem konektivitas lintas batas ini juga bakal diintegrasikan dengan teknologi pindaian wajah berbasis infrastruktur regional Nexus. Inisiatif ini melibatkan empat negara ASEAN ditambah India, melalui saluran BI-FAST.

Pada skema transaksi mata uang lokal, BI telah menjalin kemitraan aktif dengan tujuh negara, yakni Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Penjajakan baru kini mengarah pada India, Filipina, serta Hong Kong untuk memperluas cakupan LCT.

Realisasi nilai transaksi LCT Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah menembus ekuivalen 49,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak signifikan jika dibandingkan dengan total capaian sepanjang 2025 yang tercatat 25,7 miliar dolar AS.

Di tingkat domestik, penetrasi transaksi nontunai QRIS terus bergerak masif. Total pengguna QRIS mencapai 67 juta orang, atau setara dengan seperempat populasi nasional, yang berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan uang kartal.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengonfirmasi bahwa penggunaan uang kertas serta logam saat ini makin terbatas, terfokus pada kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. “Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas.

Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash. Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot,” jelas Destry Damayanti.

Pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju ekosistem digital terlihat nyata pada transaksi harian di pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern.

“QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS. Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas,” ucap Destry Damayanti. “Tapi faktanya preferensi masyarakat memang sekarang mengarah kepada digital payment.”

Kendati tren pembayaran berbasis aplikasi digital meningkat pesat, bank sentral mewajibkan seluruh pedagang atau merchant untuk tetap melayani pembayaran tunai dari masyarakat. Kebijakan ini menjaga inklusivitas sistem pembayaran.

Pertumbuhan ekosistem digital di tingkat daerah tercatat pula di Kalimantan Timur. Pada triwulan II 2026, provinsi tersebut mencatat 948.300 pengguna QRIS dan 910.700 merchant, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 906.600 pengguna serta 835.300 merchant.

Data Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencatat nominal transaksi RTGS periode Juli 2026 sebesar Rp15,26 triliun, sedangkan transaksi SKNBI mencapai Rp2,34 triliun. Sementara itu, peredaran uang kartal mengalami net outflow sebesar Rp423,3 miliar pada periode yang sama.

“Perkembangan tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital terus meluas,” kata Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto. Ia menambahkan, “Bank Indonesia terus mendorong ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan inklusif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi di daerah.”