Setahun Pasca Serangan 7 Oktober, Politik Israel Terjebak dalam Stagnasi

Israel kini bersiap menghadapi pemilihan umum pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Alih-alih melahirkan konsensus nasional pasca-trauma, dinamika politik di negara tersebut justru tetap terbelah tajam. Masyarakat masih terjebak dalam perdebatan apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus bertanggung jawab atas kelalaian keamanan atau justru menunjuk pihak lain sebagai pengkhianat negara.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan politik yang berkepanjangan.

Survei menunjukkan bahwa narasi mengenai kegagalan sistem keamanan pada 7 Oktober belum mampu mengubah peta kekuatan di Knesset, sebutan bagi parlemen Israel. Fokus masyarakat saat ini terpecah antara tuntutan akuntabilitas pemerintah dan ketakutan akan ancaman eksistensial yang dirasakan sejak eskalasi konflik dimulai.

Banyak warga Israel yang kehilangan kepercayaan pada institusi negara.

Ketidakpuasan tersebut sering kali bermanifestasi dalam aksi protes jalanan yang menuntut pemilu dini segera digelar. Namun, di sisi lain, pendukung setia Netanyahu tetap bertahan dengan narasi bahwa negara sedang dalam kondisi perang sehingga stabilitas kepemimpinan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Dalam sistem politik Israel, koalisi pemerintahan sering kali bergantung pada dukungan partai-partai kecil yang memiliki agenda ideologis ekstrem. Ketergantungan ini membuat manuver politik Netanyahu menjadi semakin sempit karena ia harus menjaga stabilitas koalisi sekaligus meredam amarah publik yang meluas.

Keterbelahan ini bukan fenomena baru dalam kancah politik Israel.

Polarisasi antara kelompok sekuler dan religius, serta perbedaan pandangan mengenai konflik dengan Palestina, telah lama mewarnai kehidupan politik di sana. Namun, skala kehancuran akibat peristiwa 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 orang seharusnya mampu mengubah peta politik secara drastis.

Hingga saat ini, perubahan signifikan dalam kebijakan nasional belum terlihat.

Pengamat politik menilai bahwa masyarakat Israel mengalami kelelahan kolektif. Mereka terjepit di antara keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi keamanan dan ketakutan bahwa perubahan mendadak di pucuk pimpinan justru akan memperburuk situasi keamanan nasional yang kian rapuh di perbatasan Gaza dan Lebanon.

Bagi banyak warga, masa depan politik Israel tampak buram.

Tanpa adanya sosok pemimpin alternatif yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, masyarakat cenderung bertahan pada kubu politik masing-masing. Sikap ini memastikan bahwa setiap upaya untuk menggeser Netanyahu dari kursi kekuasaan akan menemui hambatan besar dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku di negara tersebut.

Situasi ini mencerminkan trauma mendalam yang belum usai.

Pemerintah mungkin berhasil mempertahankan kendali administratif, namun legitimasi di mata publik tetap menjadi tanda tanya besar. Tantangan nyata bagi Israel ke depan bukan hanya soal keamanan fisik di medan tempur, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyatnya sendiri.

Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga hari pemungutan suara tiba.