Thailand Mendesak Junta Militer Myanmar Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Demonstran dan Bebaskan Tahanan Politik

Beritana, Bangkalan - Para pejabat Thailand mendesak supaya pihak berwenang Myanmar untuk menghentikan segala tindak kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta dan juga membebaskan para tahanan politik, pada Kamis (11/3). Sementara itu junta militer Myanmar terus melanjutkan tindakan keras dan penangkapan massal terhadap para pengunjuk rasa damai di Myanmar.

Tanee Sangrat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan bahwa pemerintah Thailand terus mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Thailand mengulangi pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam yang merupakan ketua Asean pada 1 Februari dan 2 Maret 2021, yang meminta agar semua pihak di Myanmar menahan diri.

"Kami menyerukan penurunan situasi yang tegang dan juga pembebasan tahanan, dan kami mendesak semua pihak yang terkait untuk mencari solusi damai bagi Myanmar," katanya.

Juru bicara kementerian luar negeri Thailand itu juga membantah adanya laporan media berita yang mengatakan bahwa Thailand telah memulangkan orang orang Myanmar yang melarikan diri ke perbatasan. Ia mengatakan pemerintah Thailand justru sedang mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan fasilitas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya arus pengungsi besar besaran dari Myanmar.

Sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Myanmar telah diguncang oleh protes dan tindakan pembangkangan sipil lainnya.

Kudeta yang terjadi di Myanmar itu memundurkan kemajuan lamban menuju demokrasi di negara Asia Tenggara itu setelah lima dekade pemerintahan militer.