Tiga Tahun Pasca-Gempa Maroko, Ribuan Korban Masih Hidup di Tenda

Tiga tahun setelah gempa Maroko berkekuatan magnitudo 6,8 meluluhlantakkan wilayah Pegunungan Atlas Tinggi, ribuan warga yang selamat masih harus berjuang di tengah lambatnya proses rekonstruksi dan ketimpangan bantuan pemerintah.

Bencana alam gempa Maroko yang terjadi pada 8 September 2023 tersebut menelan lebih dari 2.900 korban jiwa dan merusak puluhan ribu tempat tinggal. Meskipun proyek pembangunan kembali terus berjalan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara wilayah yang cepat pulih dan daerah yang terabaikan.

Di Desa Ighermane yang terletak sekitar 50 kilometer sebelah barat daya Marrakesh, proses pemulihan berjalan relatif lancar bagi sebagian warga. Mohamed Ait Belaid, seorang lansia berusia 72 tahun, kini sudah bisa menempati rumah barunya yang kokoh meskipun berukuran lebih kecil daripada kediamannya terdahulu. Ia menerima bantuan dana stimulan dari pemerintah setempat untuk mendirikan kembali bangunan yang runtuh tersebut.

"Saya mendapat bantuan parsial sebesar 80.000 dirham (sekitar Rp125 juta) dari pemerintah, lalu menambahkan sekitar 100.000 dirham (sekitar Rp156 juta) dari tabungan pribadi," ujar Belaid.

Berkat tambahan dana tersebut, Belaid merasa bersyukur keluarganya kini bisa hidup dengan tenang dan sehat di bawah atap yang layak. Ighermane sendiri merupakan contoh sukses karena sekitar 90 persen wilayah desa ini telah berhasil dibangun kembali secara mandiri maupun lewat skema bantuan negara.

Kondisi kontras justru terlihat jelas di Kota Azgour yang berjarak hanya 40 kilometer dari tempat tinggal Belaid. Azgour menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak guncangan tektonik tiga tahun silam. Di kota ini, puing-puing bangunan masih berserakan dan menyisakan trauma mendalam bagi warga yang belum tersentuh bantuan sama sekali.

Larbi Ait Jelloulat, seorang pensiunan pegawai dewan kota berusia 72 tahun, meratapi nasibnya sambil menatap tumpukan beton yang dahulu merupakan rumah hasil jerih payahnya selama puluhan tahun bekerja.

Jelloulat mengaku merasa dikucilkan oleh birokrasi rumit yang menuntutnya membuktikan status kepemilikan tanah dan administrasi kependudukan yang berbelit-belit. Padahal, ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengirimkan surat pengaduan dan petisi ke berbagai kantor dinas demi mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pembangunan Ighermane, sebanyak 114 dari 150 keluarga di desa tersebut berhasil mendapatkan bantuan finansial. Sebaliknya, di Azgour, baru sekitar 76 keluarga yang menerima bantuan rekonstruksi, sementara 56 keluarga lainnya masih telantar menanti kepastian. Persoalan semakin rumit karena warga yang direlokasi ke tempat baru kini menghadapi kendala pasokan air bersih serta aliran listrik yang belum tersambung.

Badan Pengembangan Atlas Tinggi (ADHA) melaporkan bahwa hingga Maret tahun ini, sebanyak 54.425 rumah telah selesai dibangun kembali atau direhabilitasi di seluruh wilayah terdampak.

Pemerintah Maroko mengklaim telah menggelontorkan dana bantuan sebesar lebih dari 7,2 miliardirham (sekitar Rp11,2 triliun) untuk membantu pemulihan ekonomi warga. Alokasi tersebut mencakup biaya pembangunan fisik rumah tinggal serta skema tunjangan darurat bulanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok jangka pendek.

Dari sudut pandang teknis, arsitek asal Marrakesh bernama Mohamed Belmejjad menilai bahwa kecepatan pembangunan saat ini sebenarnya sudah berada pada jalur yang benar jika melihat skala kerusakan yang masif. Akses jalan ke desa-desa pegunungan yang terjal sempat terputus total pascabencana sehingga menyulitkan alat berat masuk untuk membersihkan sisa reruntuhan. Selain itu, para pekerja konstruksi juga harus mengangkut material bangunan melewati jalur curam yang rawan longsor.

"Kami juga menghadapi kelangkaan tenaga ahli di lapangan, mulai dari arsitek, kantor perancang bangunan, hingga kontraktor lokal yang berpengalaman," kata Belmejjad.

Kendala geografis dan teknis ini membuat realisasi pembangunan di beberapa titik terpencil berjalan sangat lambat. Akibatnya, organisasi Koordinasi Nasional Korban Gempa Al Haouz masih menerima aduan dari sedikitnya 3.000 keluarga yang terancam tidak memperoleh hak rehabilitasi hunian mereka.

Montasser Itri, salah satu perwakilan organisasi pendamping korban gempa, menjelaskan bahwa banyak warga dicoret dari daftar penerima manfaat karena alasan administratif yang tidak adil. Sebagian warga yang merantau ke kota lain untuk bekerja memiliki kartu identitas dengan alamat luar daerah bencana sehingga dianggap tidak berhak menerima kompensasi. Situasi ini memicu kemarahan publik yang menganggap pemerintah hanya mementingkan pencapaian statistik pembersihan tenda darurat tanpa mempedulikan martabat kemainan para korban.

Para korban gempa yang merasa dirugikan kini mulai menaruh harapan pada momentum politik pemilu legislatif mendatang untuk mendesak pemulihan hak-hak mereka.

Sejumlah politisi mulai mendatangi tenda-tenda pengungsian di Amizmiz demi menjanjikan penyelesaian sengketa bantuan dengan imbalan dukungan suara pemilih. Fawzia Aliban, seorang warga Amizmiz yang rumahnya rusak parah, berharap janji manis para kandidat politik tersebut benar-benar terealisasi setelah pemilu usai.

Bagi korban lain seperti Mohamed Belkaid yang tinggal di tenda plastik bersama empat anaknya, janji kampanye tersebut justru dipandang sebagai bentuk eksploitasi di tengah penderitaan rakyat. Ia tidak mendapatkan bantuan apa pun karena statusnya sebelum bencana hanya sebagai penyewa rumah, bukan pemilik bangunan asli. Belkaid menilai para elite politik seharusnya menyelesaikan masalah ini sejak awal tanpa perlu menunggu momentum pemilu bergulir.