Slogan "Partai Anak Nahdliyin" Menuai Kritik, PW GP Ansor Jatim Sebut Rayuan Gombal Politik

“Banyak laporan yang masuk kepada kami. Ada kader yang mengaku dipindahkan ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh tanpa penjelasan yang memadai. Kader-kader ini sudah lama mengabdi mendampingi masyarakat desa. Kalau kemudian dipindahkan secara tiba-tiba, tentu muncul pertanyaan: ada apa?” katanya.

Menurut Musaffa, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif. Ia meminta adanya transparansi mengenai mekanisme penempatan, pemindahan, dan evaluasi tenaga pendamping desa agar tidak muncul dugaan bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen politik.

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, semakin kuat karena Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, salah satu elite PAN.

“Sulit bagi saya untuk selalu berpikir positif ketika banyak kader menyampaikan pengalaman yang sama. Apalagi pucuk pimpinan Kementerian Desa PDT adalah elite politik PAN. Karena itu, semua kebijakan terkait pendamping desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegas Musaffa.

Ketua PW GP Ansor Jatim menilai, jika PAN benar-benar ingin mendapatkan tempat di hati kalangan Nahdliyin, maka yang harus dibuktikan adalah keberpihakan nyata kepada kader dan masyarakat Nahdliyin, bukan hanya melalui slogan “Partai Anak Nahdliyin”, tetapi melalui kebijakan dan tindakan yang benar-benar dirasakan di lapangan.

“Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan objek pendekatan ketika membutuhkan suara. Ketika membutuhkan dukungan, disebut saudara; ketika kepentingan politik selesai, kader-kadernya justru dipinggirkan. Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.

Musaffa bahkan menyebut klaim PAN merangkul Nahdliyin sebagai “rayuan gombal politik” apabila tidak dibarengi perubahan dalam praktik.

“Kalau di panggung bilang merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan dan dipersulit, lalu apa yang sebenarnya dirangkul? Jangan sampai ini hanya rayuan gombal menjelang kebutuhan politik.”

Ia menegaskan bahwa kader muda NU tidak boleh hanya dipandang sebagai konstituen elektoral. Mereka adalah bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang selama ini bekerja langsung bersama masyarakat, termasuk di desa-desa.

“Kalau ingin merangkul Nahdliyin, rangkul juga kader-kadernya. Hargai pengabdiannya. Jangan gunakan kekuasaan untuk membuat mereka tidak nyaman menjalankan pengabdian,” kata Musaffa.

Karena itu, Musaffa meminta Kementerian Desa PDT memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan relokasi atau pemindahan tidak logis tenaga pendamping desa yang dikeluhkan sejumlah kader.

“Bagi kami sederhana. Kalau kebijakannya memang murni administratif dan profesional, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada ukuran kinerja, sampaikan ukurannya. Jangan sampai kebijakan publik menimbulkan kesan bahwa ada kepentingan politik di belakangnya,” tegasnya.

Musaffa menutup dengan mengingatkan bahwa kedekatan dengan Nahdliyin tidak dapat dibangun hanya dengan datang ke forum NU, mendirikan posko di sekitar arena muktamar, atau menyematkan label “Partai Anak Nahdliyin”.

“Nahdliyin bukan pasar suara. Kader muda NU bukan properti politik yang bisa dirayu ketika dibutuhkan. Kalau PAN benar-benar ingin menjadi rumah bagi Nahdliyin, buktikan dengan kebijakan yang adil. Kalau tidak, semua slogan tentang merangkul Nahdliyin hanya akan terdengar sebagai bualan politik.”