Pemerintah Argentina tuntut Navitas Petroleum secara hukum terkait dengan aktivitas pengeboran minyak lepas pantai di Kepulauan Falkland. Langkah ini diambil Buenos Aires karena perusahaan asal Israel tersebut dituding melakukan eksplorasi energi secara ilegal di wilayah sengketa.
Tuntutan pidana ini menyasar langsung jajaran eksekutif puncak dari perusahaan yang berbasis di Herzliya, Israel, tersebut.
Kementerian Luar Negeri Argentina menyatakan bahwa Navitas Petroleum beroperasi tanpa izin resmi di landas kontinental mereka. Pihak berwenang menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Tanpa adanya izin, aktivitas pengeboran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan negara yang sangat serius.
Kepulauan Falkland, atau yang dikenal sebagai Malvinas di dunia berbahasa Spanyol, merupakan wilayah administrasi Inggris di Samudra Atlantik bagian selatan. Wilayah ini pernah menjadi pemicu perang singkat namun berdarah antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982.
Hingga kini, Argentina terus memperjuangkan klaim kedaulatan atas kepulauan tersebut melalui berbagai jalur diplomasi internasional.
Navitas Petroleum saat ini memegang kendali atas proyek Sea Lion, sebuah lapangan minyak lepas pantai dengan cadangan melimpah. Perusahaan tersebut menguasai kepemilikan mayoritas setelah mengakuisisi saham dari beberapa operator lama yang mundur. Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan puluhan ribu barel minyak per hari jika beroperasi secara penuh.
Berdasarkan regulasi domestik Argentina, setiap perusahaan asing dilarang keras melakukan kegiatan eksplorasi minyak di sekitar Malvinas tanpa izin khusus. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana berat, denda finansial yang besar, hingga pemboikotan aset.
"Kami akan terus mempertahankan sumber daya alam kami dan menolak segala bentuk eksploitasi sepihak oleh pihak asing," ujar perwakilan Kementerian Luar Negeri Argentina dalam keterangan tertulis.
Bagi Buenos Aires, potensi minyak di sekitar kepulauan tersebut bernilai miliaran dolar AS yang dapat membantu memulihkan perekonomian domestik. Sektor energi memang menjadi prioritas utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir guna mengatasi krisis inflasi yang melanda negara. Oleh karena itu, kehadiran korporasi asing tanpa izin dianggap sebagai kerugian ekonomi langsung yang nyata.
Di sisi lain, London menegaskan bahwa hak eksploitasi sumber daya alam sepenuhnya berada di bawah otoritas lokal Kepulauan Falkland. Pemerintah Inggris berpendapat bahwa penduduk kepulauan memiliki hak menentukan nasib sendiri, termasuk dalam mengelola kekayaan alam di perairan mereka.
Sikap berseberangan antara Buenos Aires dan London ini kerap memicu ketegangan diplomatik yang berulang di kancah global.
Langkah hukum Argentina ini diprediksi akan menyulitkan Navitas Petroleum dalam mencari mitra investasi internasional untuk mendanai kelanjutan proyek Sea Lion. Lembaga keuangan jika mengacu pada proyek di wilayah sengketa aktif umumnya enggan mendanai karena risiko hukum yang sangat membayangi investasi mereka. Hambatan finansial ini berpotensi menunda rencana komersialisasi minyak yang awalnya ditargetkan berjalan dalam beberapa tahun mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Navitas Petroleum belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana tuntutan pidana dari Argentina tersebut. Proses hukum ini diperkirakan akan segera didaftarkan ke pengadilan federal Argentina dalam waktu dekat.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
