China Kecam Langkah AS yang Memblokir DeepSeek AI dari Sistem Pemerintah

Pemerintah China menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan larangan DeepSeek AI di seluruh jaringan sistem pemerintahan federal. Beijing menilai kebijakan pemblokiran tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang merusak persaingan pasar bebas.

Reaksi keras ini muncul setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau Department of Homeland Security secara resmi memerintahkan penghapusan seluruh produk buatan perusahaan kecerdasan buatan asal China tersebut.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menegaskan bahwa potensi risiko terhadap data sensitif menjadi alasan utama pengeluaran perintah ini. Lembaga yang bertanggung jawab menjaga infrastruktur vital dan keamanan siber domestik AS tersebut mewajibkan seluruh instansi federal mematuhi instruksi penarikan perangkat lunak itu. Pembersihan sistem komputer dilakukan guna mencegah potensi kebocoran informasi strategis negara.

Kebijakan ketat ini memperluas deretan pembatasan teknologi yang diterapkan Amerika Serikat terhadap perusahaan riset kecerdasan buatan dari Negeri Tirai Bambu.

DeepSeek, perusahaan rintisan kecerdasan buatan yang berbasis di Hangzhou, meluncurkan model bahasa tingkat lanjut DeepSeek R1 pada awal tahun ini. Model tersebut mengguncang industri teknologi global karena mampu menandingi kemampuan kecerdasan buatan buatan OpenAI dengan biaya pelatihan yang sangat efisien. Perusahaan hanya menghabiskan anggaran sekitar USD 6 juta (sekitar Rp98 miliar), nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan modal miliaran dolar AS milik para raksasa Silicon Valley.

Juru bicara pemerintah China menyatakan bahwa Amerika Serikat kerap memanfaatkan isu keamanan nasional untuk menekan pesaing dagangnya. Tindakan Washington dianggap berpotensi merusak rantai pasok teknologi global dan mengganggu kerja sama riset internasional.

"Amerika Serikat seharusnya menghentikan politisasi isu ekonomi dan teknologi yang merugikan iklim investasi," tegas juru bicara tersebut.

Para analis keamanan siber di Washington mengkhawatirkan undang-undang intelijen China yang dapat mewajibkan perusahaan domestik memberikan akses data kepada otoritas pusat. Risiko transfer data lintas batas ini memicu kekhawatiran bahwa penggunaan aplikasi buatan Beijing dapat membuka celah mata-mata. Selain itu, keterbukaan kode sumber pada model AI efisien ini juga dinilai menyimpan kerentanan teknis jika dipasang di jaringan komputer pemerintah.

Eskalasi persaingan teknologi antara dua kekuatan ekonomi dunia ini turut menarik perhatian para pelaku industri di berbagai negara. Negara berkembang seperti Indonesia kini mulai mencermati bagaimana dinamika pemblokiran ini mempengaruhi standar keamanan siber global.

Bagi industri teknologi di Indonesia, terobosan efisiensi biaya yang ditawarkan DeepSeek sebenarnya menjadi angin segar untuk akselerasi kecerdasan buatan di sektor swasta maupun publik. Namun, perdebatan terkait kedaulatan data dan potensi risiko keamanan digital kini menjadi pertimbangan matang bagi para pemangku kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia sendiri tengah menggodok regulasi menyeluruh terkait tata kelola dan etika kecerdasan buatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen DeepSeek belum memberikan tanggapan resmi mengenai perintah penghapusan sistematis oleh otoritas Amerika Serikat.