Donald Trump Bentuk Super Intelligence Force untuk Dominasi Teknologi Global

Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force sebagai badan khusus pemerintah Amerika Serikat.

Lembaga baru ini akan dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional, Jay Clayton, bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya dari pemerintahan Trump. Langkah tersebut dirancang untuk mengoordinasikan seluruh upaya pemerintah federal dalam memastikan posisi Amerika Serikat tetap memimpin dalam bidang kecerdasan buatan atau super intelligence.

Trump menyampaikan pengumuman tersebut melalui platform media sosialnya, Truth Social. Ia menegaskan bahwa teknologi ini memiliki skala dampak yang jauh melampaui Revolusi Industri maupun penemuan internet di masa lalu.

Menurut sang presiden, fokus utama lembaga ini adalah melindungi kepentingan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup seluruh warga negara Amerika. Inisiatif ini merupakan realisasi dari janji Trump yang sempat dilontarkannya pada September lalu terkait pembentukan badan khusus untuk menangani keamanan teknologi kecerdasan buatan.

Meski sempat meremehkan perdebatan mengenai keamanan AI sebagai isu yang dibuat-buat, Trump kini tampak serius merangkul narasi baru dengan istilah super intelligence. Perubahan terminologi ini juga terlihat saat sejumlah pimpinan perusahaan teknologi besar berkumpul di Gedung Putih untuk menandatangani pakta keamanan yang bersifat sukarela.

Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Clayton akan menjabat sebagai ketua, atau kerap disebut sebagai czar, untuk urusan kecerdasan buatan. Posisi wakil ketua akan diisi oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua Federal Trade Commission, Andrew Ferguson, dan Direktur Office of Personnel Management, Scott Kupor.

Federal Trade Commission sendiri adalah badan independen pemerintah AS yang bertugas melindungi konsumen dan mencegah praktik bisnis yang tidak sehat. Kehadiran para pejabat tinggi dalam satgas ini menunjukkan betapa besar atensi pemerintah saat ini terhadap persaingan teknologi global.

Satgas tersebut diberikan waktu selama 120 hari untuk menyusun laporan komprehensif mengenai risiko dan peluang yang dibawa oleh teknologi super intelligence. Clayton menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak boleh mundur sementara negara lain seperti China terus melesat dalam pengembangan teknologi ini.

Baginya, risiko terbesar bagi bangsa saat ini adalah tertinggal dari negara lain dalam perlombaan teknologi. Dokumen piagam lembaga tersebut juga menekankan pentingnya respons terhadap ancaman berbasis AI sambil tetap menghindari regulasi berlebihan yang dapat menghambat inovasi pasar.

Pemerintah AS ingin menciptakan iklim kompetisi yang sehat tanpa memberikan beban aturan yang justru mematikan kreativitas pengembang teknologi domestik. Fokus ini akan menjadi tantangan besar bagi para anggota satgas dalam menyusun rekomendasi kebijakan ke depan.