Dorong Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Berkolaborasi

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Sumut untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di provinsi tersebut. Ajakan ini disampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Sumut periode 2024–2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Sabtu, 26 September 2026.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengapresiasi kontribusi signifikan masyarakat Minangkabau yang dinilai memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan berperan aktif menggerakkan perekonomian di berbagai daerah perantauan. Ia berpendapat, potensi besar ini dapat lebih dioptimalkan melalui kerja sama erat antara IKM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kolaborasi tersebut secara khusus diarahkan pada pengembangan industri halal serta ekonomi keumatan yang berbasis syariah. Bobby menegaskan bahwa peluang di sektor tersebut masih sangat terbuka lebar dan dapat menjadi kekuatan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan,” kata Bobby Nasution.
Ia menambahkan, “Saya memberi ‘PR’ sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah.”
Dorongan ini sejalan dengan agenda nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pengembangan ekosistem ekonomi syariah tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga sektor lain seperti fesyen, pariwisata, kosmetik, hingga sektor keuangan syariah.
Sumatera Utara, dengan demografi yang beragam dan posisi geografis strategis, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keterlibatan komunitas perantau, seperti IKM yang dikenal memiliki jiwa wirausaha kuat, sangat esensial dalam mewujudkan visi ini.
Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, dalam kesempatan serupa, menyatakan kesiapan IKM untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurut Andre, masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan selalu memegang prinsip untuk berkontribusi terhadap daerah tempat mereka tinggal, sebagaimana filosofi “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.
“Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, InsyaAllah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumatera Utara,” ujar Andre.
Sementara itu, Ketua DPW IKM Sumut yang baru dilantik, Delfitri Munir, mempertegas komitmen kepengurusan barunya. IKM Sumut berjanji untuk memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Langkah konkret yang direncanakan mencakup perluasan jangkauan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKM di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu, IKM juga berencana untuk meningkatkan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Sumut.
Pada pelantikan tersebut, Delfitri Munir resmi menjabat sebagai Ketua DPW IKM Sumut, didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai Sekretaris dan Gervan Abbas sebagai Bendahara. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang juga Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo.
Jajaran Forkopimda Sumut, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat Minangkabau, serta alumni Universitas Andalas juga turut memeriahkan pelantikan tersebut. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan silaturahmi antara pengurus, tokoh masyarakat, dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan dengan makan malam bersama.
Baca juga tulisan lainnya dari Rizky Pratama
Penulis: Rizky Pratama
Editor: Beritana Editor









