Gedung Putih Hapus Gim Build the Wall Usai Diprotes Perusahaan Tetris

Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump terpaksa menghapus sebuah gim dari situs resmi Gedung Putih setelah menuai protes keras dari The Tetris Company.

Gim berbasis web tersebut berjudul Build the Wall, yang menampilkan mekanisme permainan menyerupai Tetris di mana pemain harus menyusun blok bangunan. Permainan ini dikritik luas oleh berbagai pihak karena dianggap membawa narasi rasis melalui objektif permainannya.

Tujuan utama dari gim ini adalah membangun tembok untuk membendung invasi yang digambarkan sebagai pengepungan perbatasan oleh zombi. Deskripsi tersebut memicu polemik karena dianggap merujuk pada kebijakan pembangunan tembok perbatasan AS dan Meksiko yang menjadi isu politik sensitif di negara tersebut.

The Tetris Company, selaku pemegang lisensi resmi gim legendaris Tetris, segera memberikan klarifikasi terbuka melalui akun media sosial mereka. Mereka menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam pengembangan gim tersebut.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memandang pelanggaran hak cipta sebagai perkara serius. Pernyataan ini menjadi tekanan hukum yang signifikan bagi Gedung Putih.

Tidak lama setelah protes tersebut mencuat, laman yang memuat gim Build the Wall kini tidak dapat diakses dan menampilkan pesan kesalahan 404. Kesalahan 404 adalah kode status standar internet yang berarti dokumen atau halaman yang diminta tidak ditemukan oleh peladen.

Situs berita gim Kotaku pertama kali melaporkan hilangnya gim tersebut dari portal pemerintah. Hingga saat ini, pihak administrasi Trump belum memberikan keterangan resmi terkait penghapusan konten tersebut meski telah dihubungi oleh media teknologi TechCrunch.

Kontroversi gim daring di situs pemerintah ini tidak berhenti pada Build the Wall saja. Publik masih bisa menemukan gim lain bernama Rio Run yang hingga saat ini masih terpampang di situs resmi pemerintah Amerika Serikat tersebut.

Dalam gim Rio Run, pemain mengendalikan karakter pria kulit putih dengan misi spesifik untuk mendeportasi sebanyak mungkin karakter imigran. Keberadaan gim ini memicu kritik lebih lanjut mengenai standar konten yang dimuat dalam situs lembaga negara yang seharusnya bersikap netral.

Penggunaan situs resmi negara untuk mempromosikan permainan dengan muatan politik tertentu dinilai banyak pengamat sebagai langkah yang tidak lazim. Praktik ini jarang ditemukan dalam administrasi pemerintahan di berbagai negara karena potensi penggunaan aset negara untuk kepentingan kampanye atau ideologi tertentu.

Diskusi mengenai hak cipta dan batasan etika dalam komunikasi digital pemerintah menjadi perhatian utama pasca insiden ini. Pemerintah kini menghadapi tantangan mengenai bagaimana mengelola situs publik di tengah meningkatnya pengawasan terhadap konten digital yang mereka sebarkan kepada masyarakat luas.