Iran Kritik Keras Agresi AS-Israel di Sidang PBB, Seret Tanggung Jawab Eropa

Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi, melancarkan kecaman tajam terhadap agresi militer Amerika Serikat dan Israel saat pertemuan sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Teheran secara spesifik menuntut negara-negara Eropa agar bertanggung jawab atas keterlibatan dan sikap diam mereka dalam eskalasi konflik di Timur Tengah, yang dinilai telah menimbulkan ketidakamanan.

“Tiga negara Eropa, karena tidak mengambil sikap tegas terhadap agresi militer Amerika, harus bertanggung jawab,” tegas Araghchi, mengacu pada situasi regional yang semakin memanas.

Araghchi menilai, ketidakstabilan di kawasan serta terganggunya Selat Hormuz berakar pada serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Ia mengklaim bahwa konflik yang telah memanas sejak 28 Februari tersebut telah mengakibatkan lebih dari 5.000 kematian di Iran.

Serangan ini, menurutnya, menyasar infrastruktur sipil esensial seperti sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas transportasi, menimbulkan kerugian besar bagi warga Iran.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, pada Kamis sore, Araghchi kembali menegaskan komitmen diplomasi Iran di tengah tekanan global yang berkelanjutan.

Ia juga menambahkan, dukungan persenjataan dari sebagian negara Eropa dinilai memperburuk kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Araghchi mengingatkan kembali kewajiban internasional untuk menyeret pejabat Israel ke pengadilan atas dugaan kejahatan perang yang mereka lakukan.

“Tiga negara Eropa, karena mengikuti tindakan ilegal Amerika dalam masalah snapback dan juga karena tidak mengambil sikap tegas terhadap agresi militer Amerika dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran, harus bertanggung jawab,” ujar Sayid Abbas Araghchi lebih lanjut.

Pernyataan ini menyoroti peran negara-negara Eropa dalam konteks perjanjian nuklir Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan upaya AS untuk memulihkan sanksi (snapback) setelah penarikan diri dari kesepakatan tersebut.

Selain bertemu dengan utusan Inggris, Araghchi juga menggelar serangkaian pembicaraan diplomatik dengan menteri luar negeri Prancis, Belanda, Austria, Irak, dan Azerbaijan.

Diskusi ini berfokus pada upaya meredakan ketegangan regional yang terus meningkat, serta mencari solusi atas krisis keamanan yang ada.

“Amerika Serikat memilih jalan yang sebaliknya: agresi, ancaman, pembunuhan, perang ekonomi, serta pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB,” kritik Araghchi, menggambarkan kebijakan luar negeri Washington sebagai pemicu konflik.

Teheran menuduh para pemimpin Amerika Serikat dan Israel berupaya memutarbalikkan fakta dari podium PBB terkait korban serangan yang terjadi.

Ia juga menyoroti bagaimana propaganda tidak akan mampu menyembunyikan dampak kejahatan yang menimpa warganya.

“Amerika Serikat dan rezim Israel tidak dapat menutupi tindakan kriminal mereka terhadap rakyat Iran,” tegasnya, menegaskan bahwa kenyataan di lapangan tidak dapat diabaikan.

Mengenai situasi di Selat Hormuz yang terganggu akibat aksi balasan drone dan rudal Iran, Araghchi menegaskan kunci pemulihan jalur energi global tersebut.

“Negara-negara Eropa yang mengaku membela supremasi hukum dan hak asasi manusia tidak dapat tetap diam atau mendukung agresi militer terbuka terhadap Iran,” kata Sayid Abbas Araghchi, menggarisbawahi standar ganda yang ia rasakan.

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengkritik pelanggaran yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, serta penahanan lebih dari 10.000 warga Palestina.

Iran mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera mengambil tindakan hukum guna menghentikan genosida di Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.