Kehadiran militer Israel di Suriah semakin meluas, memicu kekhawatiran tentang stabilitas regional. Ekspansi terlihat dari serangkaian serangan dan pendirian pangkalan di wilayah selatan Suriah.
Ahmad Hassan al-Din, warga Suriah, menuturkan putranya, Saddam, ditahan tentara Israel April 2024 dekat Dataran Tinggi Golan. Meskipun memiliki izin PBB, Saddam dituduh melanggar wilayah Israel. Organisasi HAM menduga Saddam kini dipenjara di Israel.
Pasca-jatuhnya rezim Assad Desember 2024, Israel ambil alih zona demiliterisasi PBB, membatalkan perjanjian 1974. Kehadirannya permanen dengan sepuluh pangkalan, patroli harian ke Daraa dan Quneitra. Tentara Israel kerap memeriksa warga sipil di pos pemeriksaan.
Pelanggaran mencakup penggerebekan rumah, perusakan infrastruktur, serta penyitaan ternak dan sumber air. Mousa Khalil dari Quneitra melihat rumahnya hancur. Pusat Sijil mencatat 1.632 insiden invasi dan sekitar 200 penahanan warga Suriah tahun ini.
Tindakan penahanan warga negara lain di wilayah mereka jelas melanggar hukum internasional. Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut tindakan Israel di Suriah selatan potensi kejahatan perang. Israel beralasan mencegah serangan dan penyelundupan.
Analisis Elizabeth Tsurkov menyebutkan trauma 7 Oktober dan asumsi pemerintah Suriah hostile sebagai pendorong perilaku Israel. Kontrol pengawasan Lebanon dari Gunung Hermon dan sumber daya air di Quneitra juga motif. Perundingan diplomatik telah gagal.
H.A. Hellyer dari Royal United Services Institute menggambarkan ini sebagai paramountcy Israel, di mana negara kuat mendominasi tanpa mengindahkan hukum. Suriah, tanpa opsi militer, menempuh jalur diplomatik. Hellyer menekankan, keamanan tidak bisa sepihak.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
