Sejumlah mantan jenderal Israel dan pejabat intelijen senior kini berbalik arah dengan memperingatkan bahaya ekstremisme domestik yang mereka sebut sebagai terorisme Yahudi. Kelompok purnawirawan militer ini menilai kekerasan pemukim ilegal di Tepi Barat justru menjadi ancaman terbesar bagi masa depan negara tersebut.
Mereka menuduh pemerintah sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan dukungan langsung terhadap aksi pengusiran warga Palestina.
Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967. Di wilayah ini, ketegangan terus meningkat seiring bertambahnya permukiman ilegal Yahudi yang dilindungi oleh militer resmi. Para mantan petinggi militer menilai pembiaran ini merusak legitimasi moral dan keamanan pertahanan nasional mereka sendiri.
Salah satu tokoh yang bersuara lantang adalah Ami Ayalon, mantan kepala dinas keamanan internal Shin Bet. Ayalon menyatakan bahwa pembiaran terhadap kekerasan kelompok ekstremis Yahudi dapat menghancurkan pilar demokrasi yang tersisa.
"Ketika sebuah masyarakat membiarkan hukum dilanggar atas nama ideologi, kehancuran internal hanya tinggal menunggu waktu," ujar Ayalon dalam sebuah wawancara.
Kritik tajam juga datang dari mantan Perdana Menteri Ehud Barak yang melihat kebijakan kabinet saat ini sangat berbahaya. Pemerintah Netanyahu saat ini memang diisi oleh menteri ultra-nasionalis seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Kedua menteri tersebut secara terbuka mendukung perluasan permukiman Yahudi di atas tanah warga Palestina.
Ben-Gvir, yang menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, bahkan membagikan ribuan senjata serbu kepada warga sipil di pemukiman Tepi Barat.
Langkah persenjataan massal ini dinilai mempercepat eskalasi kekerasan terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersenjata. Sejak konflik di Gaza pecah pada Oktober tahun lalu, serangan pemukim Yahudi di Tepi Barat dilaporkan meningkat hingga dua kali lipat.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, ratusan warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi akibat intimidasi sistematis ini. Kelompok hak asasi manusia lokal, B'Tselem, menyebut tindakan ini sebagai upaya pembersihan etnis secara perlahan. Dukungan militer aktif dalam mengawal aksi kekerasan tersebut membuat batas antara aparat negara dan milisi sipil menjadi kabur.
Bagi publik Indonesia, isu ini memperkuat diplomasi internasional Jakarta yang konsisten membela hak-hak kemerdekaan Palestina di berbagai forum global.
Indonesia selalu menekankan bahwa pendudukan ilegal dan kekerasan di Tepi Barat adalah hambatan utama solusi dua negara. Pengakuan dari para mantan jenderal Israel ini menjadi bukti baru bagi komunitas internasional mengenai realitas di lapangan.
Para pengamat militer menilai bahwa peringatan dari dalam tubuh militer Israel ini jarang terjadi dalam skala sebesar ini. Hal ini mencerminkan adanya keretakan mendalam di kalangan elite keamanan mengenai arah politik negara. Mereka khawatir bahwa radikalisasi kelompok pemukim akan memicu konflik bersenjata internal yang tidak terkendali di masa depan.
Para mantan komandan perang ini menyimpulkan bahwa musuh terbesar yang dihadapi negara saat ini bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam ideologi ekstremis mereka sendiri.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
