PBB Peringatkan Bahaya Teknologi Pemindai Otak yang Bisa Baca Pikiran

Kekhawatiran ini bukan sekadar fiksi ilmiah karena beberapa perusahaan rintisan global kini gencar mengembangkan antarmuka otak-komputer. Elon Musk dengan proyek Neuralink miliknya, misalnya, telah melakukan uji coba penanaman cip pada otak manusia untuk menghubungkan pikiran langsung dengan komputer.

Nilai pasar neuroteknologi global diperkirakan terus melonjak pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu, investasi di sektor ini diproyeksikan mencapai USD 8 miliar (sekitar Rp130 triliun) secara global. Tingginya perputaran uang ini membuat korporasi teknologi berlomba-lomba mengumpulkan data kognitif demi kepentingan komersial, seperti iklan yang disesuaikan secara langsung dengan kondisi mental konsumen.

Pakar hukum internasional kini mulai mengampanyekan konsep hak atas kebebasan berpikir atau hak neurorights.

Hak baru ini dirancang khusus untuk melindungi wilayah kognitif individu dari campur tangan luar yang tidak sah. Chile menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengesahkan undang-undang perlindungan data otak ini pada beberapa tahun lalu.

Bagi Indonesia, isu perlindungan data saraf ini menjadi tantangan baru yang belum terakomodasi secara spesifik dalam hukum nasional. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dimiliki Indonesia saat ini baru mencakup data umum dan data spesifik seperti catatan kesehatan konvensional. Data gelombang otak atau aktivitas kognitif belum diatur secara mendetail, sehingga berpotensi menciptakan celah hukum di masa depan.

Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi tren teknologi ini agar hak privasi warga negara tetap terlindungi.

Laporan PBB merekomendasikan pembentukan badan pengawas internasional khusus untuk memantau pengembangan neuroteknologi komersial. Langkah ini mendesak dilakukan demi memastikan bahwa inovasi teknologi tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia yang paling mendasar.