Pengguna Bisa Matikan Algoritma Media Sosial di Aturan Baru Australia

Bagi Indonesia, langkah yang diambil Australia ini dapat menjadi referensi kebijakan yang berharga. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini juga terus menggodok aturan perlindungan anak di ruang digital, meskipun belum menyentuh opsi penonaktifan algoritma secara radikal.

Ketiadaan opsi mematikan algoritma membuat jutaan pengguna internet di Indonesia rentan terpapar konten negatif secara terus-menerus tanpa disadari.

Pakar keamanan digital dari Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persadha, menilai bahwa algoritma bawaan platform sering kali menjebak pengguna dalam gelembung informasi tunggal. Hal tersebut memicu penyebaran hoaks dan propaganda politik yang sulit diredam menjelang pemilu. Kehadiran opsi kontrol mandiri seperti di Australia diyakini bisa menjadi solusi alternatif yang demokratis.

Uni Eropa sebenarnya telah menerapkan aturan serupa melalui Digital Services Act, sebuah undang-undang komprehensif yang mengatur aktivitas digital di kawasan Eropa. Namun, implementasi praktis di luar wilayah Eropa masih sangat terbatas dan bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.

Jika undang-undang di Australia ini berhasil disahkan, negara tersebut akan menjadi pelopor di kawasan Asia-Pasifik yang berani membatasi kuasa mutlak algoritma komersial.

Saat ini publik tanah air masih mengandalkan pengaturan manual di masing-masing aplikasi yang sering kali rumit dan tersembunyi di balik menu privasi. Kampanye literasi digital dinilai tidak cukup tanpa adanya intervensi hukum yang memaksa platform menyediakan tombol matikan algoritma secara jelas di halaman utama.

Kendati demikian, para kritikus mengingatkan bahwa tanpa algoritma, pengalaman pengguna mungkin akan terasa kurang personal dan membosankan. Pengguna akan melihat banyak kiriman acak yang tidak sesuai dengan minat harian mereka. Tarik-ulur antara kenyamanan pengguna dan perlindungan data ini yang akan menjadi fokus perdebatan parlemen Australia dalam beberapa bulan mendatang.

Keputusan akhir dari Canberra nantinya akan menjadi pembuktian sejauh mana kedaulatan sebuah negara mampu menundukkan dominasi teknologi global demi melindungi warganya.