Staf Mogok Kerja, Menara Eiffel Tutup Imbas Diskriminasi Karyawan Perempuan

Langkah pengelola yang meminta pekerja perempuan menyingkir demi rombongan tamu keagamaan memicu protes keras hingga membuat Menara Eiffel tutup pada Senin waktu setempat. Aksi mogok kerja spontan ini menjadi sorotan publik internasional karena menyangkut isu sensitif tentang kesetaraan gender di salah satu ikon pariwisata paling terkenal di dunia.

Peristiwa ini bermula pada Sabtu lalu saat sebuah delegasi yang beranggotakan sekitar 100 orang dari kelompok keagamaan Hindu asal India berkunjung ke monumen tersebut. Kelompok keagamaan tersebut dikenal sebagai Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, sebuah organisasi global yang mengusung nilai-nilai spiritual Hindu. Saat rombongan tiba, pengelola meminta para staf perempuan yang bertugas di area tersebut untuk segera pindah tugas dan digantikan oleh rekan pria mereka.

"Para pekerja perempuan merasa sangat terhina dengan perlakuan diskriminatif tersebut," ujar perwakilan serikat kerja Konfederasi Umum Pekerjaan, Diane Davoine.

Davoine menjelaskan bahwa keputusan sepihak manajemen langsung memicu ketegangan di antara para karyawan sepanjang akhir pekan lalu. Mereka menilai pemindahan tugas berdasarkan gender demi memfasilitasi tamu asing merupakan kemunduran moral yang mencederai harga diri pekerja perempuan.

Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel selaku perusahaan pengelola monumen membenarkan adanya permintaan khusus dari delegasi tamu untuk membatasi interaksi dengan staf perempuan. Pihak manajemen secara terbuka mengakui kesalahan mereka dan menyatakan bahwa kondisi diskriminatif tersebut tidak seharusnya disetujui sejak awal. Pengelola juga menyampaikan permohonan maaf resmi kepada seluruh staf yang terdampak atas insiden memalukan ini.

"Saya menegaskan kembali komitmen pengelola terhadap nilai-nilai republik serta prinsip kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan," kata Presiden Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel, Ariel Weil.

Penutupan mendadak ini mengecewakan ribuan wisatawan yang telah mengantre sejak pagi hari untuk menaiki bangunan bersejarah tersebut. Monumen ikonik di Paris ini biasanya menerima rata-rata 20.000 pengunjung setiap harinya dari berbagai belahan dunia.

Pemerintah kota Paris langsung merespons situasi ini dengan menjanjikan penyelidikan menyeluruh atas keputusan operasional yang dinilai ceroboh tersebut. Wakil Walikota Paris, Emmanuel Gregoire, menegaskan dukungannya terhadap aksi mogok kerja para staf. Menurutnya, perjuangan kesetaraan gender di Paris tidak akan pernah tunduk pada tekanan apa pun, termasuk dari kunjungan delegasi asing.

"Di negara kita, kehadiran perempuan di ruang publik tidak akan pernah boleh dibatasi oleh siapa pun," tulis pemimpin politik sayap kanan Perancis, Marine Le Pen, melalui akun media sosialnya.

Mantan Perdana Menteri Perancis, Gabriel Attal, juga menyuarakan kecaman serupa dengan menegaskan bahwa tidak ada budaya atau kepercayaan yang boleh mendikte posisi perempuan di ruang publik. Senada dengan hal itu, Ketua Parlemen Perancis, Yael Braun-Pivet, menyatakan penolakan keras terhadap pembiaran diskriminasi demi menyenangkan kelompok pengunjung tertentu.

Di sisi lain, pihak organisasi keagamaan tersebut merilis pernyataan resmi untuk mengklarifikasi situasi yang berkembang di masyarakat. Mereka menyatakan bahwa agenda kunjungan telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pengelola tempat wisata agar tidak mengganggu ketertiban umum. Organisasi tersebut juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan menegaskan bahwa mereka sangat menghormati nilai-nilai universal kesetaraan manusia.

Kasus ini menjadi cerminan sensitivitas isu sekularisme dan kesetaraan gender di Perancis yang diatur ketat oleh undang-undang negara. Hingga saat ini, negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen masih terus berlangsung guna merumuskan jaminan tertulis agar kejadian serupa tidak terulang kembali.