Survei Poltracking: 49 Persen Warga Tidak Puas Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi tantangan persepsi yang serius di tengah masyarakat.

Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia yang dirilis pada Oktober 2026 menunjukkan data yang cukup mengejutkan terkait efektivitas program tersebut di lapangan. Sebanyak 49,5 persen responden menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pelaksanaan program makan siang yang menyasar siswa dan kelompok rentan ini.

Tingkat pengetahuan publik mengenai program ini sebenarnya sangat masif. Data menunjukkan 92,4 persen masyarakat Indonesia mengetahui bahwa MBG adalah program unggulan dari presiden yang menjabat saat ini. Hanya 5,7 persen responden yang mengaku tidak tahu mengenai keberadaan inisiatif tersebut.

Meskipun dikenal luas, angka kepuasan publik justru terbelah menjadi dua kutub yang hampir seimbang. Sebanyak 47,4 persen responden mengaku puas dengan berjalannya program ini, sementara sisanya merasa tidak puas atau memilih untuk tidak memberikan jawaban sama sekali.

Ketidakpuasan tersebut berpangkal pada berbagai kendala teknis dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebanyak 26,2 persen responden mengeluhkan menu lauk pauk yang dianggap tidak sesuai dengan selera atau kebutuhan nutrisi anak-anak.

Kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di berbagai daerah juga menjadi sorotan tajam. Sebanyak 20,3 persen responden menjadikan isu keamanan pangan ini sebagai alasan utama ketidakpuasan mereka, diikuti oleh keluhan mengenai kualitas rasa serta nilai gizi makanan sebesar 16,5 persen.

Dampak dari sentimen negatif ini berujung pada perdebatan mengenai masa depan program tersebut. Hasil survei mengungkap bahwa 45,9 persen masyarakat secara tegas menginginkan agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan.

Di sisi lain, terdapat 45,5 persen responden yang masih menginginkan agar program ini terus berlanjut. Angka ini menunjukkan polarisasi pandangan yang cukup tajam di kalangan masyarakat terkait efisiensi anggaran negara yang dialokasikan untuk kebijakan tersebut.

Kondisi ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan program prioritas lainnya seperti Sekolah Rakyat. Program tersebut mencatatkan tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 65,5 persen dari publik yang mengetahui program itu.

Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang juga merupakan bagian dari agenda pemerintah saat ini justru memiliki rapor merah. Sebanyak 46,1 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja koperasi tersebut di daerah mereka masing-masing.

Sebagai konteks, program Makan Bergizi Gratis merupakan proyek ambisius yang memerlukan koordinasi lintas sektor yang sangat kompleks. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap rantai pasok makanan dan pengawasan kualitas untuk memperbaiki persepsi publik ini ke depan.