Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Stagnan di Angka 55,3 Persen

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih stagnan di angka 55,3 persen hingga Oktober 2026.

Data tersebut dirilis oleh Poltracking Indonesia melalui survei nasional yang berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut tidak banyak mengalami perubahan sejak Agustus 2026. Meskipun kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 64,8 persen, dukungan tersebut belum sepenuhnya terefleksi dalam penilaian positif terhadap kinerja harian pemerintah.

Salah satu hambatan utama yang dirasakan masyarakat adalah tekanan ekonomi yang cukup berat. Sebanyak 45,9 persen responden secara spesifik menunjuk mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah mendesak yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Kondisi ini didukung oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa 58,6 persen responden merasa harga kebutuhan pokok sudah tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir. Lebih jauh, 65,3 persen masyarakat mengaku pengeluaran rumah tangga mereka terus membengkak dibandingkan tahun sebelumnya.

Keluhan mengenai ekonomi pun tecermin dari rendahnya kepuasan di sektor tersebut yang hanya mencapai 36,8 persen. Bidang ini menjadi titik terlemah dalam evaluasi publik dibandingkan dengan sektor pendidikan atau pertahanan dan keamanan yang justru mencatat angka lebih baik.

Responden yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah paling banyak menyoroti ketidakstabilan ekonomi sebesar 18,9 persen. Mereka juga mengeluhkan harga barang yang melambung serta skema bantuan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, masyarakat yang merasa puas memberikan apresiasi terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menyumbang 15 persen dari alasan kepuasan. Program MBG sendiri merupakan inisiatif unggulan pemerintah untuk memberikan asupan nutrisi bagi pelajar di seluruh penjuru Tanah Air.

Kesenjangan antara tingkat kepercayaan dan kepuasan publik ini memberi sinyal kuat bagi pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang tinggi merupakan modal politik, namun harus segera dikonversi menjadi kebijakan nyata untuk menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas harga pangan.

Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kabinet agar hasil survei mendatang dapat menunjukkan tren perbaikan ekonomi yang konkret. Tanpa adanya pembenahan pada sektor-sektor krusial tersebut, sentimen negatif masyarakat berpotensi terus bertahan dalam jangka panjang.