Bank Indonesia memperketat pemantauan dan intervensi pasokan di berbagai wilayah guna menahan lonjakan inflasi harga pangan akibat ancaman fenomena El Nino. Langkah strategis ini diambil menyusul peningkatan risiko kelangkaan pasokan komoditas pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah di sejumlah kawasan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali memperingatkan bahwa ancaman kekeringan akibat fenomena cuaca tersebut kini mengintai wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, hingga Sumatra.
Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Oktober 2026 menunjukkan bahwa dampak cuaca ekstrem telah masuk dalam kalkulasi risiko ekonomi domestik. Apabila kekeringan berlangsung dalam durasi yang panjang, gangguan produksi tani akan langsung menggerus ketersediaan bahan pokok di tingkat pedagang eceran. Kondisi ini berpotensi besar memicu lonjakan harga yang berantai di berbagai daerah penampung pasokan.
"Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah," kata Ricky Perdana Gozali saat memaparkan hasil evaluasi ekonomi berkala di Jakarta.
Untuk meredam gejolak harga jangka pendek, Bank Indonesia mengoptimalkan skema Kerja Sama Antardaerah (KAD) serta memfasilitasi ongkos distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Selain itu, bank sentral mendukung penggelaran operasi pasar murah secara masif bersama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Tujuannya untuk mempercepat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah," ujar Ricky.
Dalam jangka panjang, penguatan sektor pertanian dilakukan melalui penerapan praktik budi daya tahan iklim, pembangunan saluran irigasi modern, serta penggunaan bibit unggul. Pemanfaatan teknologi pertanian menjadi kunci utama agar kapasitas produksi nasional tidak terkelupas saat cuaca ekstrem melanda. Upaya struktural ini memerlukan keterlibatan aktif kementerian teknis dan pemerintah daerah.
Langkah antisipasi harga ini kian mendesak setelah Badan Pusat Statistik merekam kenaikan inflasi tahunan dari 3,19 persen pada Agustus 2026 menjadi 3,28 persen pada September 2026. Kelompok harga bergejolak atau volatile food menjadi penyumbang utama lonjakan tersebut dengan mencatatkan inflasi sebesar 5,03 persen pada periode yang sama.
Tekanan laju harga bahan pangan terbukti menumpuk di area Indonesia timur, di mana kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua mencatatkan angka inflasi volatile food hingga 8,63 persen.
Ricky menyebutkan kenaikan harga di wilayah timur tersebut terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta pasokan ikan tangkap seperti cakalang dan tongkol. Sementara itu, wilayah Kalimantan juga mengalami tekanan serupa dengan inflasi harga bergejolak mencapai 7,62 persen yang didominasi oleh komoditas beras. Kesenjangan harga antarwilayah ini memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok lokal saat gangguan iklim terjadi.
Mengatasi hambatan logistik tersebut, Bank Indonesia mengembangkan dasbor pemantauan rantai pasok yang terhubung langsung dengan neraca pangan milik Badan Pangan Nasional. Sistem digital ini menyajikan data pemetaan ketersediaan stok, jumlah permintaan, hingga estimasi biaya dan rute pengiriman barang paling efisien secara rinci.
"Pemerintah dapat memantau daerah mana yang surplus dan defisit untuk setiap komoditasnya, berapa stok yang tersedia, biaya distribusinya, hingga jalur distribusi yang efisien," tutur Ricky.
Pengendalian inflasi di lapangan didukung oleh jaringan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Seluruh kantor perwakilan tersebut berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Sinergisitas lintas lembaga ini berfokus pada eksekusi cepat saat mendeteksi gejolak harga bahan pokok di pasar tradisional.
"Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah," pungkas Ricky.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor
