BGN Kantongi Rp240,20 T untuk Gizi Nasional 2027, Sasar 72 Juta Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengantongi alokasi anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dana ini akan digunakan untuk memperluas jangkauan serta memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia.

Keputusan penetapan anggaran gizi nasional tersebut tercapai dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Dari total alokasi dana tersebut, mayoritas atau sekitar 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Nilainya mencapai Rp232,88 triliun, sementara sisanya sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen ditujukan untuk dukungan manajemen lembaga.

Skema Program Pemenuhan Gizi Nasional memfokuskan sebagian besar dananya, yakni Rp232,50 triliun, untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun dana pendukung kegiatan teknis non-MBG memperoleh alokasi sebesar Rp373,30 miliar.

Melalui pendanaan ini, BGN menargetkan cakupan penerima manfaat mencapai 72.464.886 jiwa secara nasional pada tahun 2027.

Jumlah tersebut menyasar 60.599.777 anak sekolah dengan anggaran senilai Rp198,96 triliun. Sementara itu, 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang mendapatkan alokasi Rp33,54 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menekankan bahwa fokus utama lembaganya tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah penerima manfaat di lapangan.

"Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat," ujar Sudaryono dalam kesempatan tersebut.

Ia menambahkan bahwa aspek penting lainnya adalah memastikan penyediaan makanan tepat sasaran. Kualitas dan keamanan pangan juga harus memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini guna memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Sudaryono lebih lanjut menegaskan pentingnya akuntabilitas penggunaan dana.

"Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat," tegasnya. "Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran," lanjut Sudaryono.

Langkah pengawasan dan perbaikan tata kelola internal terus diperketat. Tujuannya adalah menjamin akuntabilitas seluruh alokasi dana yang disalurkan.

Seiring ekspansi jumlah penerima manfaat program gizi, peningkatan pengawasan keamanan pangan, validitas data, dan tata kelola program akan dilaksanakan secara paralel. Pengawasan ini akan diterapkan dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Skala program gizi nasional yang menjangkau puluhan juta jiwa ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Penyaluran anggaran sebesar Rp240,20 triliun ke berbagai pelosok negeri tentu menghadapi tantangan logistik dan manajemen yang tidak ringan. Oleh karena itu, penekanan pada efektivitas dan akuntabilitas menjadi krusial agar tujuan peningkatan gizi tercapai optimal.

Program-program seperti Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya mengatasi masalah gizi saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan jangka panjang. Dampak positif dari investasi gizi ini diharapkan terlihat pada peningkatan kapasitas belajar anak-anak serta kesehatan ibu hamil dan balita. Ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.