Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth Menghadapi Ancaman Pemakzulan di Kongres

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, kini menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, secara resmi mengajukan resolusi tersebut pada Selasa, 15 September 2026.

Langkah hukum ini muncul di tengah tuduhan serius terkait pelanggaran kewenangan Kongres dalam serangkaian operasi militer di Iran, Yaman, dan Venezuela. Resolusi istimewa itu mencakup delapan pasal yang mendakwa Hegseth telah mengabaikan batasan perang yang disahkan legislatif pada Juni dan Juli lalu.

Dokumen pemakzulan tersebut menyoroti keterlibatan militer dalam penangkapan mantan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, serta dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap kapal pembawa narkoba dan Senator Mark Kelly. Anggota DPR Thomas Massie menegaskan bahwa tindakan Hegseth telah mengkhianati kepercayaan publik yang dibebankan kepadanya sebagai pimpinan Pentagon.

Di balik tekanan hukum tersebut, Departemen Pertahanan AS juga tengah dirundung krisis internal akibat perombakan besar-besaran personel senior.

Laporan The New York Times menyebutkan bahwa Hegseth telah memecat atau menghambat promosi sekitar 80 jenderal dan laksamana. Kebijakan ini memicu penurunan moral di lingkungan militer karena banyak perwira merasa mentor mereka diberhentikan tanpa alasan prosedural yang jelas.

Kekosongan pada posisi strategis di Pentagon kini berlangsung selama berbulan-bulan karena banyak perwira berpengalaman menolak menerima promosi jabatan baru.

Situasi tersebut digambarkan oleh mantan pejabat militer sebagai kekacauan konstan yang menghambat kemampuan para pemimpin senior dalam menangani prioritas pertahanan nasional. Menanggapi gejolak ini, Jaksa Agung AS Todd Blanche memberikan pembelaan resmi dengan menyatakan bahwa seluruh tindakan operasional Hegseth masih berada dalam koridor hukum.

Blanche menilai kinerja Hegseth sangat fenomenal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pihak Pentagon melalui juru bicara Kingsley Wilson juga menegaskan bahwa jajaran militer tetap solid dan bersatu di bawah visi kepemimpinan sang menteri.

DPR AS dijadwalkan akan membahas resolusi istimewa tersebut dalam dua hari legislatif ke depan. Jika disetujui, perdebatan mengenai legitimasi penggunaan kekuatan militer ini akan berlanjut ke tahap persidangan di Senat AS yang memiliki wewenang untuk mencopot pejabat negara.