Blokade Selat Hormuz Cekik Ekonomi Irak, Gaji Terancam

Blokade Selat Hormuz telah memicu krisis keuangan serius di Irak, mengancam stabilitas ekonomi dan pembayaran gaji jutaan pegawai negeri. Dampak perang Iran yang jauh kini terasa langsung oleh rakyat Irak melalui penundaan upah.

Mahmoud Waleed, seorang guru berusia 38 tahun, telah merasakan keterlambatan gaji selama tiga bulan terakhir. Seperti ribuan warga Irak lainnya, Waleed menanggung beban finansial yang memberatkan akibat menipisnya kas pemerintah.

Ahmed, seorang dokter di Mosul, juga mengalami penundaan gaji lebih dari 10 hari. Situasi ini menciptakan kecemasan besar di tengah masyarakat yang bergantung pada pendapatan negara.

Hampir 90% anggaran nasional Irak berasal dari ekspor minyak mentah, dan 80-90% pengiriman minyaknya bergantung pada Selat Hormuz. Sejak pengeboman Israel dan AS terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memblokir selat vital tersebut.

Akibatnya, ekspor minyak laut Irak anjlok 97% pada bulan Mei, menyebabkan pendapatan bulanan negara merosot tajam menjadi hanya sekitar 2 miliar dolar AS. Padahal, pemerintah membutuhkan setidaknya 6,5 miliar dolar AS setiap bulan untuk gaji, pensiun, dan kesejahteraan sosial.

Meskipun pemerintah Irak mengklaim memiliki cadangan 83 miliar dolar AS yang cukup untuk 10-11 bulan, para ahli memperingatkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Oxford Economics memprediksi fluktuasi akan terus terjadi hingga 2028.

Ekonom Ali Al-Rawi menyebut krisis ini melampaui sektor minyak, menjadikan seluruh ekonomi Irak "sandera pendapatan minyak". Meskipun protes sektoral telah dimulai, stabilitas Irak akan sangat teruji jika penundaan gaji berlarut dengan masalah listrik dan inflasi.

Pemerintah telah mencari jalur alternatif ekspor seperti pipa ke Turki dan pengiriman via Suriah, serta berupaya menghidupkan kembali pipa Irak-Lebanon. Namun, solusi jangka panjang terletak pada reformasi fundamental.

Reformasi ini mencakup pengurangan korupsi, dukungan sektor swasta, dan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak. Namun, ironisnya, reformasi itu sendiri membutuhkan dana yang saat ini sangat langka.

Para ahli seperti Hayder al-Shakeri dari Chatham House berharap krisis ini mendorong Irak serius melakukan reformasi, meski seringkali momentumnya melemah saat pendapatan minyak pulih kembali.