Diplomasi Ethiopia dan Eritrea di Tengah Ancaman Konflik Regional Baru

Pemerintahan Ethiopia baru saja melantik administrasi sementara di wilayah Tigray setelah pasukan federal berhasil memukul mundur kelompok pejuang Tigray.

Langkah ini diambil oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed sebagai upaya memulihkan stabilitas dalam enam bulan ke depan melalui persiapan pemilihan umum daerah. Sebelumnya, wilayah tersebut sempat dikuasai oleh kelompok Tigray People's Liberation Front (TPLF) dan beberapa aliansi milisi lainnya sejak September lalu.

Perdana Menteri Abiy Ahmed menegaskan bahwa masyarakat Tigray harus keluar dari siklus konflik yang panjang ini. Ia menyatakan hal tersebut dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform X. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin keamanan, memfasilitasi kembalinya warga terdampak, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar.

Pemerintah sementara yang dipimpin oleh Walikota Mekelle, Shishay Amare, mengemban tugas berat untuk menormalisasi situasi di wilayah yang telah mengalami kerusakan parah akibat perang antara 2020 hingga 2022. Konflik terdahulu tersebut tercatat merenggut sekitar 600.000 nyawa akibat pertempuran, kelaparan, serta runtuhnya sistem layanan kesehatan dasar.

Ketegangan antara Ethiopia dan Eritrea kini menjadi kekhawatiran baru bagi komunitas internasional karena risiko pecahnya perang regional yang lebih luas.

Hubungan kedua negara yang sempat akur melalui perjanjian damai tahun 2018 kini memburuk kembali setelah Addis Ababa menuding Asmara terlibat dalam dukungan militer terhadap faksi di Tigray. Meskipun Eritrea menyangkal tuduhan tersebut, pergerakan pasukan di sepanjang perbatasan tetap menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas Tanduk Afrika.

Tsedale Lemma, penerbit majalah Addis Standard, menyebut bahwa komunitas global cenderung meremehkan ancaman ini. Kegagalan implementasi Perjanjian Pretoria tahun 2022 menjadi salah satu akar masalah yang memicu ketidakpastian politik di wilayah tersebut.

Kondisi kawasan semakin rumit dengan adanya krisis di Sudan serta sengketa proyek bendungan besar Sungai Nil yang melibatkan Ethiopia dan Mesir. Kompetisi akses ke Laut Merah juga menambah dimensi strategis baru, terutama mengingat status Ethiopia yang kini menjadi negara tanpa akses laut sejak kemerdekaan Eritrea tahun 1993.

Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio mendesak kedua belah pihak agar menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut. Washington berharap agar komunikasi melalui jalur diplomasi dapat kembali diperbaiki guna menghindari eskalasi yang lebih besar di kawasan yang menghubungkan rute pelayaran krusial antara Eropa dan Asia.

Hingga saat ini, stabilitas di Tigray masih sangat rapuh dan bergantung pada komitmen para elit politik untuk mengedepankan dialog daripada konfrontasi senjata.