Krisis Ethiopia Memanas, Mengapa Kesepakatan Damai 2022 Gagal Total?

Ethiopia kini menghadapi salah satu konflik bersenjata paling kompleks dalam sejarah modern setelah kesepakatan damai tahun 2022 yang rapuh dinyatakan runtuh sepenuhnya. Pertempuran di wilayah utara Ethiopia kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir, hanya empat tahun setelah perjanjian bersejarah yang seharusnya mengakhiri perang saudara di Tigray.

Hanya beberapa hari sebelum pertempuran skala penuh pecah, sejumlah kelompok bersenjata yang sebelumnya saling bermusuhan secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi baru.

Aliansi ini memiliki satu tujuan bersama, yaitu menggulingkan pemerintahan federal di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed. Situasi ini menandai pergeseran peta konflik yang signifikan karena melibatkan berbagai kelompok etnis yang selama ini memiliki agenda politik yang berbeda-beda. Gejolak terbaru ini juga memperlihatkan keterlibatan pihak asing yang diduga sengaja memperburuk keadaan demi kepentingan destabilisasi di kawasan Tanduk Afrika.

Kekhawatiran global pun meningkat terhadap stabilitas jangka panjang di wilayah strategis tersebut. Banyak pihak menilai bahwa kegagalan kesepakatan damai akan memicu krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada periode sebelumnya.

Perjanjian Damai Pretoria yang ditandatangani pada 2022 sebenarnya telah mengakhiri konflik berdarah antara pemerintah federal dan Tigray People's Liberation Front atau TPLF.

Perang tersebut sebelumnya telah merenggut ratusan ribu nyawa dalam kurun waktu dua tahun yang sangat menyiksa bagi warga sipil. Namun, jurnalis DW departemen Amharic, Negash Mohammed, menilai bahwa kesepakatan tersebut runtuh karena tiga alasan utama yang berkaitan dengan pengabaian aktor kunci di meja perundingan. Mohammed menjelaskan bahwa kesepakatan akhir tidak memperhitungkan peran Eritrea yang merupakan negara tetangga Ethiopia dan sempat berperang bersama pemerintah federal melawan TPLF.

Selain Eritrea, keberadaan milisi Amhara yang dikenal sebagai Fano juga tidak dianggap dalam negosiasi tersebut. Padahal, milisi ini memiliki peran besar selama perang berlangsung namun kemudian merasa disisihkan setelah perdamaian tercapai.

Faktor ketiga yang memicu keretakan adalah adanya kelompok garis keras di dalam internal TPLF sendiri. Bagi mereka, kesepakatan damai tersebut tidak lebih dari sekadar pengakuan atas kekalahan militer yang memalukan bagi perjuangan mereka. Ketegangan antara pemerintah pusat dan milisi Fano semakin memuncak ketika Addis Ababa mencoba melucuti senjata milisi tersebut secara paksa tanpa menyelesaikan keluhan politik yang mereka miliki.

Pemerintah federal dianggap memiliki kelemahan besar dalam melakukan pendekatan persuasif terhadap kelompok oposisi.

Mohammed menyatakan bahwa alih-alih meyakinkan pihak lawan, pemerintah justru melakukan tindakan yang memperburuk rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh milisi setempat. Aliansi anti-pemerintah saat ini bahkan mencakup kelompok yang biasanya tidak berhubungan satu sama lain, seperti Oromo Liberation Army dan faksi dari Ogaden National Liberation Front. Kelompok-kelompok kecil dari wilayah Benishangul-Gumuz di bagian barat serta faksi militan etnis dari wilayah Afar juga turut bergabung dalam koalisi ini.

Eritrea kini tampak telah berganti haluan dalam peta konflik terbaru di Ethiopia.

Meskipun tidak secara resmi terdaftar sebagai anggota aliansi pemberontak, negara tetangga tersebut diyakini memberikan dukungan logistik dan militer kepada para milisi. Patricia Rodrigues, analis senior dari firma konsultan risiko global Control Risks, menyebut tingkat koordinasi strategis di antara kelompok-kelompok ini sangat signifikan. Kondisi ini menjadi alarm bahaya bagi pemerintahan Abiy Ahmed yang kini harus menghadapi serangan dari berbagai lini sekaligus.

Rodrigues tetap memberikan catatan bahwa koalisi ini rentan terhadap perpecahan internal di masa depan. Perbedaan kepentingan etnis dan konstituen yang sangat kontras membuat daya tahan aliansi ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat politik internasional.

Berdasarkan penilaian Control Risks, pertempuran kemungkinan besar akan tetap terkonsentrasi di wilayah utara Ethiopia saja. Hal ini disebabkan oleh sulitnya koordinasi di tingkat nasional akibat medan geografis yang berat serta fragmentasi kelompok oposisi di wilayah lain. Rodrigues juga menyoroti kegagalan keterlibatan internasional yang berkelanjutan sebagai penyebab utama pecahnya kembali konflik bersenjata ini.

Meskipun TPLF sempat menyerahkan senjata berat mereka pada periode 2022 hingga 2023, perhatian dunia segera beralih ke krisis global lainnya.

Pengalihan fokus ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk diam-diam melakukan persenjataan kembali dan merekrut pendukung baru di akar rumput. Perjanjian Pretoria pada akhirnya dianggap hanya sebagai jeda pertempuran sementara atau gencatan senjata tanpa penyelesaian akar masalah yang tuntas. Amerika Serikat bahkan baru-baru ini mencabut sanksi yang dijatuhkan selama konflik 2020-2022, sebuah langkah yang dinilai justru mengurangi daya tawar Barat dalam menekan para pihak yang bertikai.

Warga sipil kembali menjadi korban paling terdampak dalam perebutan kekuasaan yang kejam ini.

Masyarakat yang terjebak dalam baku tembak mulai melarikan diri, menambah jumlah pengungsi internal yang belum pulih dari trauma perang sebelumnya. Sejak tahun 2020, banyak warga yang belum bisa kembali ke rumah mereka dan terpaksa tinggal di pusat pengungsian sementara yang memprihatinkan. Laporan mengenai serangan pesawat tanpa awak ke pemukiman sipil serta penggunaan fasilitas sekolah dan klinik sebagai basis militer oleh pemberontak pun mulai bermunculan.

Akses komunikasi seperti telepon dan internet telah diputus di sebagian wilayah Tigray dan Amhara untuk menghambat koordinasi lawan. Pasokan listrik terganggu dan layanan penerbangan ke kota-kota strategis seperti Kombolcha serta Lalibela telah dihentikan sepenuhnya hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Meskipun semua pihak memberikan jaminan formal untuk melindungi warga sipil, kenyataan di lapangan menunjukkan kontradiksi yang sangat nyata.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah mengirimkan utusan khusus ke kawasan Tanduk Afrika untuk melakukan mediasi antara Uni Afrika dan kekuatan regional. Namun, negosiasi yang berarti dinilai sulit membuahkan hasil selama para pihak yang bertikai belum menyadari bahwa kekerasan tidak akan mencapai tujuan politik mereka. Rodrigues memprediksi bahwa pertempuran yang intens namun terlokalisasi akan terus berlanjut dalam waktu yang sulit ditentukan.