Negosiasi AS dan Iran Memanas, Klaim Sepihak Hambat Dialog Selat Hormuz

Perseteruan mengenai kelancaran jalur pelayaran global kembali memanas setelah klaim sepihak terkait kelanjutan negosiasi AS dan Iran memicu perdebatan di panggung diplomatik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan kedua negara tengah berlangsung, sementara pihak Teheran justru menegaskan fokus mereka hanya pada koordinasi perairan dengan Oman.

"Iran saat ini menghadapi kesempatan terakhir sebelum kehancuran total," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Washington DC, Senin lalu.

Trump mengungkapkan bahwa langkah diplomatik ini dilanjutkan atas permintaan sejumlah negara sekutu seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan sikap resmi Teheran yang berulang kali membantah adanya dialog langsung dengan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa komunikasi yang terjalin saat ini dilakukan bersama Oman guna membahas situasi di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di Timur Tengah yang menjadi rute utama bagi sepertiga pengiriman minyak dunia melalui laut. Akibat ketegangan yang belum mereda, lalu lintas kapal komersial di kawasan tersebut dilaporkan terus menurun hingga hanya tersisa enam kapal yang melintas per hari.

Perbedaan klaim dari kedua belah pihak diyakini mencerminkan upaya diplomasi yang dikemas secara khusus demi menjaga pengaruh politik di dalam negeri masing-masing.

Analis politik yang berbasis di London, Babak Dorbeiki, berpendapat bahwa masalah utama kini bukan lagi tentang ada atau tidaknya komunikasi tersebut. Amerika Serikat membutuhkan narasi kesuksesan bahwa tekanan ekonomi mereka berhasil membawa Iran kembali ke meja perundingan. Sebaliknya, Iran menghindari istilah negosiasi karena pengakuan semacam itu akan dianggap sebagai bentuk menyerah oleh kelompok oposisi domestik.

Teheran menginginkan adanya pengakuan atas kendali mereka terhadap kapal-kapal yang memasuki Teluk Persia. Sementara itu, pihak Washington mendesak agar jalur pelayaran internasional tersebut dibebaskan sepenuhnya tanpa syarat.

"Dua posisi yang sangat bertolak belakang ini tidak akan mudah untuk dipertemukan," kata Dorbeiki, yang juga mantan pejabat di Pusat Riset Strategis Iran.

Ketegangan diplomatik ini kian rumit akibat perpecahan faksi politik internal yang terjadi di dalam pemerintahan Iran sendiri. Kubu pertama yang dipimpin oleh faksi moderat menilai bahwa pemulihan ekonomi Iran mustahil terwujud tanpa adanya penghapusan sanksi internasional. Kelompok ini mencakup Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf serta sejumlah faksi berpengaruh dari Garda Revolusi Iran yang memiliki kepentingan bisnis.

Faksi tandingan yang dimotori oleh Front Paydari, sebuah partai ultra-konservatif, memandang kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat sebagai kekalahan ideologis yang memalukan. Mereka mendesak agar perlawanan bersenjata dan penutupan jalur laut tetap dilanjutkan sebagai bentuk kedaulatan.

Kondisi politik di Teheran semakin tidak menentu setelah tewasnya Pemimpin Agung Ali Khamenei dalam serangan udara beberapa waktu lalu.

Meskipun putranya, Mojtaba Khamenei, telah ditunjuk sebagai penerus, perannya hingga kini masih dipertanyakan karena belum pernah tampil kembali di hadapan publik. Kekosongan kepemimpinan yang absolut ini dimanfaatkan oleh faksi-faksi rival untuk saling mengeklaim bahwa mereka berbicara atas nama negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pun terus dihujani tekanan hebat dari kelompok militer dan garis keras yang menentang kompromi.

Hassan Asadi Zeidabadi, seorang analis politik yang berbasis di Teheran, mengidentifikasi adanya tiga kelompok besar yang kini memperebutkan pengaruh dalam kebijakan luar negeri Iran. Kelompok pertama adalah birokrat pemerintahan yang menghadapi langsung dampak kehancuran ekonomi akibat blokade, sementara kelompok kedua dihuni oleh petinggi militer yang skeptis terhadap niat baik Amerika Serikat.

"Kelompok ketiga adalah kelompok ideologis garis keras yang khawatir bahwa kesepakatan damai pascaperang akan mengakhiri identitas tradisional Republik Islam Iran yang anti-Barat," jelas Zeidabadi.

Kelompok garis keras ini masih memegang pengaruh kuat di parlemen, lembaga keamanan, serta media propaganda negara. Mereka menyadari bahwa kesepakatan damai dengan musuh bebuyutan mereka berarti hilangnya panggung politik dan kekuasaan yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, arah diplomasi ke depan tampaknya lebih bergantung pada faksi mana yang berhasil mendominasi keputusan politik di Teheran.