Protes di New Delhi Terkait Revisi Daftar Pemilih India Kembali Memanas

Aksi protes besar melanda New Delhi pada Minggu waktu setempat sebagai bentuk penolakan terhadap revisi menyeluruh daftar pemilih di India. Para pengunjuk rasa berkumpul di berbagai titik strategis ibu kota untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap integritas sistem pemilihan umum.

Aparat kepolisian merespons aksi tersebut dengan pengerahan personel dalam jumlah besar untuk membatasi pergerakan massa.

Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan ini bukan pertama kalinya terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menggunakan gas air mata dan barikade beton untuk menghalau kerumunan yang mencoba mendekati gedung-gedung pemerintahan. Langkah tegas ini diambil dengan alasan menjaga ketertiban umum di tengah situasi politik yang memanas.

Kebijakan revisi daftar pemilih yang menjadi pemicu kemarahan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui data pemilih secara nasional. Daftar pemilih atau voter rolls adalah basis data resmi yang berisi nama warga negara yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Pemerintah India menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghapus nama-nama ganda dan memperbarui data warga yang sudah meninggal dunia.

Namun, kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia mencurigai adanya agenda politik di balik pembersihan data tersebut.

Mereka mengkhawatirkan proses ini akan digunakan untuk mencoret nama-nama pemilih dari kelompok minoritas dan warga miskin secara sepihak. Di negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa ini, urusan administrasi sering kali menjadi kendala besar bagi masyarakat kelas bawah. Banyak warga yang tidak memiliki dokumen lengkap terancam kehilangan hak politik mereka dalam pesta demokrasi mendatang.

Kekhawatiran ini berakar pada sejarah panjang ketegangan mengenai isu kewarganegaraan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Beberapa tahun lalu, India juga diguncang unjuk rasa serupa terkait Citizenship Amendment Act atau Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan. Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif karena memberikan jalur kewarganegaraan bagi pengungsi dari negara tetangga kecuali bagi mereka yang beragama Islam. Memori akan konflik tersebut membuat masyarakat sangat waspada terhadap setiap perubahan dalam sistem registrasi penduduk.

Situasi di New Delhi pada Minggu pagi terpantau sangat tegang dengan kehadiran ribuan polisi antihuru-hara. Beberapa ruas jalan utama menuju pusat pemerintahan ditutup total bagi kendaraan pribadi maupun pejalan kaki.

Aparat keamanan tidak ragu menggunakan kekuatan fisik untuk membubarkan kerumunan yang mulai menutup persimpangan jalan. Tindakan ini memicu kritik dari para pengamat politik yang menilai pemerintah terlalu represif dalam menghadapi aspirasi warga. Sebaliknya, otoritas keamanan bersikeras bahwa tindakan tersebut diperlukan guna mencegah kerusuhan yang bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi kota.

Sejumlah demonstran melaporkan bahwa proses revisi data di lapangan sering kali tidak transparan dan membingungkan.

Banyak warga yang mengeluh nama mereka hilang dari sistem meskipun sudah tinggal di lingkungan yang sama selama puluhan tahun. Para petugas lapangan dianggap tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan penghapusan data tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian massal di kalangan pemilih menjelang siklus pemilihan umum yang krusial.

Para ahli hukum di India kini sedang menelaah apakah revisi daftar pemilih ini sesuai dengan prinsip konstitusi yang menjamin hak suara setiap warga negara. Gugatan hukum diperkirakan akan segera diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu dekat.

Hingga Minggu sore, aksi protes masih terjadi di beberapa sudut kota meskipun jumlah massa mulai berkurang akibat pengamanan ketat. Pemerintah pusat belum memberikan tanda-tanda akan menunda atau mengubah proses revisi daftar pemilih tersebut. Ketegangan ini menjadi ujian berat bagi demokrasi India dalam memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali.