Sengketa Kuril Memanas: Kunjungan Putin Picu Protes Jepang

Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini melawat ke Kepulauan Kuril, memicu ketegangan diplomatik baru dengan Jepang. Kunjungan pertama Putin ke wilayah sengketa tersebut langsung menuai protes keras dari Tokyo yang mengklaim kepulauan itu sebagai bagian dari “Wilayah Utara” mereka.

Pada 13 Agustus 2026, Putin mengunjungi Iturup, pulau terbesar di gugusan Kuril selatan. Ia meninjau pabrik ikan, rumah sakit, dan sekolah, serta berinteraksi singkat dengan warga lokal dan Gubernur Sakhalin Valery Limarenko.

Jepang menegaskan hak teritorial atas empat pulau paling selatan di gugusan tersebut. Uni Soviet menguasai pulau-pulau itu di akhir Perang Dunia II, menyebabkan kedua negara gagal menandatangani perjanjian damai hingga kini. Upaya diplomatik selama puluhan tahun belum membuahkan hasil signifikan.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan negaranya “sangat memprotes” kunjungan Putin ke Iturup, yang disebut Jepang sebagai Etorofu. Motegi memanggil Duta Besar Rusia Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan keberatan. “Wilayah Utara, termasuk Pulau Etorofu (Iturup), adalah wilayah Jepang yang inheren secara historis dan hukum internasional,” tegas Motegi.

Kedutaan Besar Rusia di Jepang menolak protes Tokyo sebagai “tidak berdasar”. Mereka menegaskan bahwa “Kepulauan Kuril selatan adalah bagian integral dari Federasi Rusia dan menjadi bagian darinya setelah Perang Dunia II atas dasar hukum internasional yang sah.” Perjalanan Putin merupakan “keputusan kedaulatan kepemimpinan Rusia.”

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga menyebut kunjungan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima” dan memperburuk hubungan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menanggapi dengan keras, menyatakan di X bahwa “Kuril telah, sedang, dan akan tetap menjadi tanah Rusia.” Ia menambahkan bahwa siapa pun yang tidak memahami hal ini akan menghadapi konsekuensi mengerikan.

Sebelumnya, Putin sempat menyatakan status Kuril “terabadikan dalam dokumen internasional sebagai realitas yang muncul setelah Perang Dunia II.” Meskipun demikian, ia menyebut Rusia “siap mencari solusi” untuk perjanjian damai. Namun, sanksi Jepang pasca-invasi Ukraina telah mengubah dinamika hubungan konstruktif.