Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk masih terjebak dalam ketidakpastian regulasi di India meski telah mengantongi sejumlah izin mendasar. Kondisi ini memicu kritik keras dari Musk terkait iklim investasi dan persaingan usaha di negara tersebut.
Elon Musk melontarkan sindiran tajam kepada Mukesh Ambani, tokoh berpengaruh di balik Reliance Industries, dengan menyebutnya sebagai Perdana Menteri Ambani. Musk menuding para pendukung sang taipan berupaya melindungi monopoli pasar telekomunikasi India dari ancaman kehadiran Starlink.
Melalui media sosial X, Musk mempertanyakan mengapa layanan satelitnya tidak diizinkan untuk berkompetisi. Ia berpendapat bahwa teknologi Starlink mampu menjangkau komunitas yang belum tersentuh internet di berbagai wilayah terpencil India.
Perdebatan ini menarik perhatian politisi oposisi, Rahul Gandhi, yang menyambut Musk dengan komentar sarkastik mengenai situasi bisnis di India. Menanggapi itu, Musk menyebut kondisi yang ia hadapi cukup meresahkan bagi para investor asing.
Pihak Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India membela kebijakan pemerintah dan menuding Gandhi memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik. Sementara itu, Akash Ambani selaku pimpinan Reliance Jio memilih bungkam terkait kritik Musk saat berbicara di ajang India Mobile Congress 2026 di New Delhi.
Reliance Jio sendiri menyatakan tengah fokus mengembangkan infrastruktur teknologi satelit mandiri untuk melayani konsumen domestik. Perusahaan tersebut berkomitmen memberikan nilai tambah tanpa ingin terseret dalam polemik publik.
Secara teknis, satelit orbit rendah milik Starlink memiliki potensi besar untuk menyediakan akses internet di daerah pegunungan dan wilayah perbatasan. Lokasi tersebut selama ini sulit dijangkau oleh kabel serat optik atau menara seluler konvensional karena biaya konstruksi yang sangat tinggi.
Kementerian Komunikasi India menegaskan bahwa proses penilaian keamanan masih berlangsung bagi semua operator satelit yang telah mendapatkan lisensi. Pemerintah membantah tuduhan diskriminasi dan menyebut setiap pemohon harus memenuhi syarat keamanan data pengguna sesuai regulasi nasional.
Pemerintah India beralasan bahwa peninjauan keamanan sangat diperlukan mengingat sifat infrastruktur satelit yang krusial bagi kedaulatan data. Namun, keterlambatan ini membuat para pakar ekonomi seperti Lekha Chakrabarty menyoroti kurangnya transparansi mengenai kriteria persetujuan.
Chakrabarty menjelaskan bahwa investor dapat beradaptasi dengan aturan yang ketat, namun sulit menghadapi proses birokrasi yang tidak memiliki batas waktu pasti. Ketidakpastian semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi citra India sebagai destinasi investasi global.
Pakar keamanan nasional, Yashovardhan Jha Azad, menyatakan bahwa isu utama yang mengganjal adalah kendali atas layanan komunikasi saat terjadi krisis nasional. Pemerintah India dituntut memastikan adanya protokol intervensi hukum dan keamanan siber yang kuat sebelum memberikan izin operasional penuh.
Potensi kemitraan di sektor manufaktur elektronik sebenarnya cukup terbuka lebar jika Starlink mampu masuk ke pasar India. Ketua India Cellular and Electronics Association, Pankaj Mohindroo, menyebut kehadiran perusahaan global dapat memperkuat rantai pasok antena serta modul komunikasi lokal di India.
Baca juga tulisan lainnya dari Sarah Kusuma
Penulis: Sarah Kusuma
Editor: Beritana Editor
-af2f7.webp){kind=small}
