Tiga Tahun Pasca 7 Oktober, Posisi Politik Benjamin Netanyahu Kian Terancam

Tepat tiga tahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang mengguncang Israel, posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini berada dalam pengawasan ketat publik dan politik domestik.

Muncul banyak pertanyaan mengenai sejauh mana Netanyahu merespons peringatan intelijen yang masuk sebelum peristiwa tersebut pecah. Diskusi mengenai tanggung jawab kepemimpinan ini kembali mengemuka di tengah berlanjutnya eskalasi konflik di kawasan.

Ayala Panievsky, seorang akademisi dari City, University of London, dalam wawancaranya dengan Mark Owen dari FRANCE 24, menyoroti ketidakpastian masa depan politik sang pemimpin veteran. Meski Netanyahu masih memegang kendali pemerintahan, ia menghadapi tekanan besar terkait kegagalan keamanan yang memicu operasi militer skala besar tersebut.

Serangan 7 Oktober sendiri merupakan operasi mendadak yang dilakukan kelompok Hamas ke wilayah Israel selatan yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dan penyanderaan massal. Peristiwa ini dianggap sebagai kegagalan intelijen paling signifikan dalam sejarah Israel modern.

Banyak warga Israel kini menuntut akuntabilitas penuh dari pihak pemerintah atas celah keamanan yang membuat negara tersebut lengah. Sementara itu, Netanyahu terus berupaya menjaga stabilitas koalisi pemerintahannya di tengah kecaman domestik yang semakin meluas.

Dalam kacamata geopolitik, posisi Netanyahu menjadi sangat unik karena ia harus menyeimbangkan perang di dua front sekaligus, yakni melawan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon utara. Beban ini memperumit upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap kapasitasnya dalam memimpin negara saat krisis.

Kritikus sering membandingkan gaya kepemimpinan Netanyahu saat ini dengan rekam jejak panjangnya sebagai perdana menteri terlama di Israel. Mereka mempertanyakan apakah strategi politiknya yang berfokus pada bertahan di tampuk kekuasaan telah mengabaikan kepentingan keamanan nasional yang lebih mendasar.

Kekuatan oposisi di Israel juga mulai mengonsolidasikan diri untuk menuntut pemilihan umum lebih awal. Meski begitu, Netanyahu dikenal memiliki kemampuan manuver politik yang tangguh untuk memecah suara lawan-lawannya.

Analisis mengenai masa depan politik Netanyahu kini tidak hanya terpaku pada persoalan keamanan saja. Faktor ekonomi, yang terpukul akibat biaya perang yang diperkirakan mencapai miliaran dolar, turut menjadi variabel penentu bagi kelangsungan karier politiknya.

Biaya perang Israel diperkirakan telah menembus angka USD 60 miliar (sekitar Rp930 triliun) sejak konflik pecah, sebuah angka yang membebani fiskal negara secara signifikan. Beban ekonomi ini menambah daftar panjang ketidakpuasan masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Israel.

Apakah ia akan mampu lolos dari tekanan politik ini atau justru harus melepaskan jabatan yang telah ia genggam selama bertahun-tahun? Pertanyaan tersebut akan terus menghantui kancah politik Israel seiring berjalannya waktu dan perkembangan di medan tempur.