Cegah Pekerja Migran Kembali Rentan Usai Pulang, KP2MI Bangun Peta Jalan Reintegrasi Berbasis Desa

Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengambil langkah strategis untuk memastikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya berhenti di pintu kedatangan bandara. Fokus pelindungan kini diarahkan secara penuh pada pembangunan ekosistem reintegrasi nasional yang bertujuan memastikan setiap pekerja migran mampu membangun kehidupan yang lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat bersama keluarganya di daerah asal.

Komitmen ini ditandai dengan digelarnya Kick-Off Meeting Joint Steering Committee Penyusunan Peta Jalan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender dan Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Forum lintas sektor ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI bersama International Labour Organization (ILO) dan Yayasan INFEST Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan kebijakan, memetakan pemangku kepentingan, dan memperkuat koordinasi nasional dalam menyusun mekanisme reintegrasi yang dapat diimplementasikan hingga ke tingkat desa.

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. M. Fachri, M.Si., menekankan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan paradigma lama yang menganggap kepulangan pekerja migran sebagai akhir dari seluruh rangkaian proses pelindungan.

"Kita harus mengubah cara pandang. Pelindungan pekerja migran tidak selesai ketika mereka tiba di tanah air. Justru di titik itulah negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan pengalaman bekerja di luar negeri berubah menjadi modal pembangunan, bukan menjadi sumber kerentanan yang baru," tegas Fachri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelindungan tidak bisa lagi diukur sekadar dari keberangkatan yang prosedural dan kepulangan yang aman ke tanah air.

"Pertanyaan yang paling penting adalah: apa yang terjadi setelah mereka pulang? Apakah mereka mampu hidup lebih sejahtera? Apakah keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dapat menjadi penggerak ekonomi keluarga dan daerah? Atau justru mereka kembali terjebak dalam siklus kerentanan yang sama? Di sinilah negara harus mengambil peran yang lebih strategis," ujarnya.

Menurut Fachri, reintegrasi bukanlah sebuah agenda tambahan, melainkan mandat konstitusional yang menuntut sinergi dan kerja nyata.

"Keberhasilan pelindungan pekerja migran Indonesia tidak berhenti ketika mereka tiba di bandara kepulangan. Keberhasilan yang sesungguhnya dimulai ketika mereka mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera, lebih bermartabat, dan lebih berkelanjutan bersama keluarganya di desa. Negara harus hadir dalam seluruh siklus kehidupan pekerja migran, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga ketika mereka kembali menetap di tanah air," tegas Fachri.

Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Desa, serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun, tantangan terbesarnya saat ini adalah bagaimana menerjemahkan mandat dari regulasi tersebut menjadi sebuah sistem yang nyata dan terukur di lapangan.

KP2MI mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat proses reintegrasi. Hambatan tersebut meliputi fragmentasi data, program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, keterbatasan kapasitas kelembagaan di daerah, lemahnya mekanisme rujukan, serta belum meratanya layanan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan penyintas tindak pidana perdagangan orang.

Kondisi di lapangan menunjukkan fakta bahwa banyak pekerja migran purna penempatan masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, minimnya pengakuan atas keterampilan luar negeri mereka, serta sulitnya akses terhadap modal usaha. Di samping itu, mereka kerap dihadapkan pada tekanan finansial akibat beban utang migrasi, hambatan psikososial, dan stigma sosial. Situasi ini sangat berisiko memaksa mereka untuk kembali bermigrasi (remigrasi) bukan karena pilihan yang aman, melainkan karena keterpaksaan.

Merespons rentetan tantangan tersebut, KP2MI menetapkan Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai pusat gravitasi dalam ekosistem reintegrasi nasional. Melalui pendekatan ini, desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai wilayah administratif asal, tetapi bertransformasi menjadi ruang hidup terpadu. Desa akan menjadi pusat layanan, pusat pemberdayaan keluarga, dan pusat komunitas di mana remitansi dikelola secara bijak dan kesejahteraan dibangun secara berkelanjutan.

"Kita harus memulai dari desa. Karena desa adalah titik awal migrasi dan desa pula yang menjadi titik akhir perjalanan pekerja migran. Di sanalah keluarga berada, di sanalah remitansi digunakan, dan di sanalah kesejahteraan harus dibangun," kata Fachri.

Guna memandu perwujudan ekosistem tersebut, KP2MI tengah menyusun Peta Jalan Reintegrasi PMI 2026–2030 yang dirancang melalui enam pilar utama secara terpadu. Keenam pilar itu mencakup penguatan tata kelola dan regulasi, penguatan sistem data dan mekanisme rujukan, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, pelindungan sosial dan psikososial, penguatan keluarga dan komunitas desa, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunannya, KP2MI mengedepankan prinsip whole of government dan whole of society dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas, hingga mitra pembangunan internasional. Kebijakan ini juga dipastikan selaras dengan standar internasional ILO yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, responsif gender, inklusif, dan berorientasi pada kerja layak.

Mengenai visi besar di balik peta jalan ini, Fachri menegaskan bahwa upaya ini adalah sebuah investasi sosial jangka panjang.

"Kita tidak sedang menyusun sebuah dokumen administratif. Kita sedang merancang masa depan pelindungan pekerja migran Indonesia. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam satu visi, satu sistem, dan satu ekosistem yang sama. Negara harus hadir secara utuh dalam setiap tahapan kehidupan pekerja migran Indonesia," tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikannya untuk mendorong komitmen implementasi aksi di lapangan.

"Kita tidak sedang menyusun dokumen administratif. Kita sedang merancang masa depan pelindungan pekerja migran Indonesia. Karena itu, seluruh proses harus berbasis bukti, responsif gender, inklusif, dan berorientasi pada aksi nyata. Keberhasilan peta jalan ini tidak akan ditentukan oleh ketebalan dokumennya, melainkan oleh kualitas implementasinya di lapangan," ujar Fachri.

Melalui inisiatif strategis dan kolaborasi lintas batas ini, negara bertekad memastikan bahwa setiap pekerja migran yang kembali ke tanah air tidak lagi berstatus sebagai mantan pekerja yang rentan. Mereka diproyeksikan untuk menjadi agen perubahan dan aktor pembangunan yang membawa pengalaman global, guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan di desa demi masa depan Indonesia yang lebih baik.