Gerakan Cockroach Janta Party Desak Reformasi Sekolah Negeri India

Gerakan Cockroach Janta Party di India kini mengalihkan fokus perjuangannya untuk membenahi kondisi sekolah negeri yang terbengkalai. Kelompok protes mahasiswa ini sebelumnya sukses mendesak Menteri Pendidikan India mundur akibat skandal kebocoran ujian nasional.

Kini, mereka meluncurkan kampanye nasional bertajuk 'Perbaiki Sekolah' tepat pada hari kemerdekaan India pertengahan Agustus lalu.

Kampanye ini mengajak masyarakat untuk mendokumentasikan fasilitas sekolah yang rusak di wilayah mereka masing-masing. Pendiri gerakan, Abhijeet Dipke, memulai audit langsung dari desa kelahirannya di distrik Hingoli, negara bagian Maharashtra. Di sana, ia menemukan ruang kelas dengan jendela pecah, ketiadaan air minum bersih, serta toilet yang tidak dapat digunakan.

'Siapa pun partai politik yang berkuasa, tidak ada yang benar-benar membenahi sekolah negeri,' ujar Dipke melalui pesan video.

Untuk mempermudah pelaporan, organisasi ini membagikan formulir penilaian digital kepada orang tua murid dan warga sekitar. Mereka diminta mengirimkan bukti video mengenai kondisi nyata sekolah untuk dihimpun menjadi basis data publik.

Gerakan ini memfokuskan pemantauan pada lima kebutuhan dasar sekolah. Fasilitas tersebut meliputi toilet yang berfungsi, aliran listrik, air minum layak konsumsi, bangku kelas, hingga kualitas makan siang gratis bagi siswa. Pemerintah daerah yang berhasil memperbaiki fasilitas sekolahnya akan mendapatkan apresiasi terbuka dari kelompok ini.

Mereka menargetkan audit pada sedikitnya 100 sekolah negeri di wilayah pedesaan dalam waktu dua bulan ke depan.

Langkah ini menjadi ujian berat bagi kelompok pemuda yang awalnya berbasis di Delhi tersebut. Mereka harus mampu memperluas pengaruhnya ke berbagai daerah terpencil agar kampanye ini berjalan efektif. Upaya ini berbarengan dengan pidato Perdana Menteri Narendra Modi yang menekankan peran pemuda dalam pembangunan negara.

Aktivis sosial terkemuka India, Aruna Roy, menilai gerakan ini memiliki potensi besar untuk merangkul kegelisahan generasi muda. Menurutnya, aksi di lapangan merupakan bentuk protes spontan terhadap negara yang dinilai gagal menyediakan jaminan pendidikan dan lapangan kerja.

'Ketika anak muda memutuskan untuk melawan hancurnya mimpi-mimpi mereka, kekuatan mereka sangat besar,' kata mantan pegawai negeri sipil tersebut.

Tantangan terbesar di lapangan adalah rumitnya birokrasi karena tanggung jawab pengelolaan sekolah terbagi antara pemerintah negara bagian dan administrasi desa. Namun, pegiat transparansi Amrita Johri menilai keterlibatan publik dapat menjadi pendobrak kebuntuan tersebut. Ia menyarankan agar relawan dilatih menggunakan Undang-Undang Hak atas Informasi guna menuntut keterbukaan anggaran sekolah.

Jika uji coba pada 100 sekolah pertama ini berhasil, gerakan ini berencana mereplikasi metode audit warga ke sektor pelayanan publik lainnya. Fasilitas kesehatan masyarakat menjadi target sasaran berikutnya setelah program pembenahan sekolah berjalan stabil.