Korea Selatan Tarik Duta Besar dari Ukraina Akibat Perselisihan Tawanan Perang

Pemerintah Korea Selatan secara resmi memutuskan untuk menarik duta besar mereka dari Ukraina di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Keputusan tersebut muncul setelah adanya ketegangan terkait pengungkapan informasi mengenai pemindahan tawanan perang asal Korea Utara ke Seoul yang dipublikasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan lalu. Seoul menganggap langkah Ukraina tersebut telah melanggar kesepakatan kerahasiaan yang telah dibangun sebelumnya.

Perselisihan ini bermula ketika Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung perihal penangkapan dan proses transfer dua tentara Korea Utara yang diketahui ikut bertempur bersama pasukan Rusia melawan Ukraina.

Pemerintah Korea Selatan merasa kecewa karena pengungkapan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Kyiv. Pihak Seoul menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya mencederai kepercayaan diplomatik, tetapi juga berpotensi membahayakan keluarga dari para tawanan perang yang hingga saat ini masih menetap di Korea Utara.

Sebagai bentuk protes, Seoul menuntut permintaan maaf resmi dari pihak Ukraina. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar protokol kerahasiaan yang disepakati selama proses pemindahan tawanan berlangsung.

Kyiv merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian kerahasiaan yang formal di antara kedua belah pihak. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, memilih untuk menyebut insiden ini sebagai kesalahpahaman diplomatik yang diharapkan dapat diselesaikan dengan cara damai.

Meski demikian, pernyataan dari Kyiv tersebut justru menambah kekecewaan di pihak Korea Selatan. Presiden Lee Jae Myung menilai respon tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap fakta yang ada dan menganggapnya sebagai tindakan yang kurang santun secara diplomatik.

Ketegangan antara Seoul dan Kyiv kini kian kompleks dengan adanya laporan investigasi dari media The Guardian. Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan pengiriman bahan bakar dari Korea Selatan ke Rusia melalui kapal tangker yang terkena sanksi internasional.

Pasokan bahan bakar tersebut disinyalir membantu Rusia meringankan beban krisis diesel akibat serangan Ukraina terhadap fasilitas penyulingan minyak Rusia. Kondisi ini membuat posisi Korea Selatan menjadi sulit, mengingat mereka selama ini berusaha menjaga keseimbangan antara memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan mempertahankan hubungan ekonomi dengan Rusia.