Jember, Beritana -- Menyikapi polemik pemakzulan bupati Jember Faida secara politik oleh DPRD dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Pengurus Cabang PMII Jember mengajak masyarakat turut berperan aktif dan kritis mengawal jalannya pemerintahan di Jember.
"Pemakzulan bupati Faida merupakan rentetan konflik panjang antara dua lembaga Pemerintah di Kabupaten Jember setelah sebelumnya dilakukan hak interpelasi dan hak angket", kata sekretaris PC PMII Jember, Mohammad Faqih Alharamain, saat dimintai keterangan, pada Jumat (24/7) di Jember.
Sebelumnya mekanisme tersebut menjadi penghujung konsekuensi politik yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan putusan melalui uji materiil sehingga pemecatan politik tersebut memiliki legitimasi hukum terkait bersalah atau tidaknya bupati Faida.
Tidak hanya itu, berdasarkan penilaian BPK terkait sistem pengelolaan keuangan yang memunculkan Disclaimer Of Opinion menjadi penilaian terburuk sepanjang sejarah selama berjalannya pemerintahan di Kabupaten Jember. Tentu, pengelolaan keuangan yang buruk tersebut menjadi indikasi temuan bagaimana uang rakyat Jember pada prakteknya terjadi penyimpangan pengelolaan. Serangkaian polemik tersebut menjadikan konflik berkepanjangan yang menciptakan kondisi diametral dua lembaga sehingga mekanisme check and balance tidak tercipta.
Dengan kondisi itu PC PMII Jember mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut kritis menyikapi kondisi di Jember hari ini tidak hanya persoalan konflik eksekutif dan legislatif berbicara hal makro, namun juga turut kritis terkait wacana tanding yang tercipta tentang bagaimana hari ini seharusnya bupati Jember memiliki legacy yang jelas mengenai sektor penggerak utama ekonomi kerakyatan dan peningkatan potensi sektor produktif.
"Bagaimana peningkatan ekonomi basis hari ini sebagai penopang penggerak ekonomi seperti sektor pertanian, perikanan dan perhutanan, sektor industri dan pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran signifikan berpengaruh pada ekonomi Jember atau justru mengalami stagnansi," terang Faqih.
Ia juga mengungkapkan bahwa yang terpotret di luar Jember selalu tergambarkan sebagai Kabupaten yang semrawut dalam pengelolaan hal yang makro namun minim tentang wacana hal yang paling mikro. Sehingga harapannya wacana tanding tersebut menjadi iklim demokrasi dalam memperkuat check and balance.
Oleh sebab itu pihaknya berharap konflik tersebut dapat segera selesai dan menunggu fatwa putusan Mahkamah Agung (MA) selama 30 hari ke depan.
"Kami (PC PMII Jember) meminta kepada Kemendagri untuk tegas menyikapi hasil putusan sebab legitimasi pembuktian hukum dari Mahkamah Agung (MA) sifatnya mengikat dan sah secara konstitusi," pungkas Mohammad Faqih Alharamain.
Baca juga tulisan lainnya dari Agus Sholeh
Penulis: Agus Sholeh
Editor: Beritana Editor
