Perang Dagang AS Kanada Meletus, Mark Carney Tolak Tunduk pada Donald Trump

Hubungan bilateral Ottawa dan Washington kini memanas akibat perang dagang AS Kanada yang dipicu oleh penolakan Perdana Menteri Mark Carney untuk mengikuti kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap China. Perang dagang AS Kanada ini memasuki babak baru setelah negosiasi dagang kedua negara tetangga tersebut resmi menemui jalan buntu.

Pemerintah Amerika Serikat langsung memberlakukan tarif impor sebesar 50 persen terhadap produk Kanada senilai USD 20 miliar atau sekitar Rp314 triliun.

Sebagai balasan, Ottawa bertekad menerapkan tarif serupa bagi barang-barang impor asal Negeri Paman Sam yang dijadwalkan mulai berlaku pada 8 September mendatang. Langkah tegas tersebut mencakup pengenaan bea masuk untuk komoditas baja, aluminium, produk susu, barang elektronik, hingga peralatan pertanian dari Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan yang runtuh pada 21 Agustus lalu.

"Kanada adalah negara perdagangan," ujar Dan Ciuriak, peneliti senior di Center for International Governance Innovation yang berbasis di Waterloo, Kanada. Menurut dia, menyelaraskan kebijakan sepenuhnya dengan Washington hanya akan mengorbankan kedaulatan politik luar negeri Ottawa.

Sebelumnya, Amerika Serikat mendesak Kanada untuk menyamakan tarif impor terhadap produk-produk asal China demi mencegah masuknya barang-barang Beijing melalui jalur utara. Washington bahkan meminta hak veto dalam perjanjian dagang masa depan yang akan dibuat Kanada dengan negara lain. Langkah sepihak tersebut dinilai sebagai upaya mencampuri kedaulatan ekonomi oleh para pejabat di Ottawa.

Trauma masa lalu membayangi keputusan Kanada kali ini.

Saat Kanada mengikuti langkah Amerika Serikat mengenakan tarif 100 persen untuk kendaraan listrik asal China tahun lalu, Beijing langsung membalas dengan memangkas setengah impor kanola dari Kanada. Kanola, tanaman penghasil minyak nabati yang menjadi komoditas ekspor andalan Kanada, mengalami penurunan penjualan hingga senilai USD 4,9 miilar atau sekitar Rp77 triliun. Kerugian besar tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Ottawa untuk lebih mandiri dalam menentukan kebijakan ekonominya.

Meskipun keputusan menjauh dari kesepakatan ini memicu ketidakpastian ekonomi, kebijakan Perdana Menteri Mark Carney mendapat dukungan luas dari publik dalam negeri. Hasil survei Angus Reid Institute menunjukkan tiga perempat warga Kanada mendukung sikap keras pemerintah mereka.

Reaksi publik bahkan meluas hingga ke aksi boikot perjalanan dan produk-produk buatan Amerika Serikat. Data pemerintah setempat menunjukkan kunjungan warga Kanada ke wilayah selatan menyusut hingga hampir 500.000 perjalanan pada kuartal pertama tahun 2026. Penurunan angka kunjungan tersebut menghemat belanja warga hingga USD 800 juta atau setara Rp12,5 triliun.

Namun, dampak ekonomi dari kebuntuan ini tidak bisa disepelekan.

Royal Bank of Canada memperkirakan kegagalan kesepakatan ini dapat memotong sekitar 0,4 persen dari produk domestik bruto negara tersebut. Sementara itu, ekonom Trevor Tombe dari University of Calgary memproyeksikan potensi hilangnya hingga 90.000 lapangan pekerjaan akibat konflik ini.

Negara-negara sekutu lain seperti Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan memilih jalan damai dengan menurunkan tarif demi mempertahankan akses pasar ke Amerika Serikat. Sejauh ini, hanya China dan Kanada yang berani menghadapi langsung tekanan dagang dari pemerintahan Donald Trump. Sikap berani Kanada ini memicu simpati sekaligus kekhawatiran dari para mitra dagang global.

Sebagai bagian dari bentuk perlawanan, parlemen Kanada kini mulai mempertimbangkan opsi untuk menunda pembelian jet tempur siluman F-35 dari pabrikan Lockheed Martin asal Amerika Serikat. Dari total rencana pembelian 88 unit pesawat, pengadaan sisa 72 unit yang belum terkirim kini resmi ditangguhkan.

"Ketika teman Anda menikam dari belakang, aturan pertamanya adalah Anda tidak membeli jet tempur senilai belasan miliar dolar darinya," tegas Perdana Menteri British Columbia, David Eby.