Bencana Banjir Bandang Nepal Menguji Ketangguhan Pemerintah Baru PM Balen Shah

Bencana banjir bandang Nepal yang merenggut ratusan korban jiwa kini menjadi ujian berat pertama bagi pemerintahan baru Perdana Menteri Balendra Shah. Tragedi kemanusiaan ini melanda wilayah pegunungan Himalaya hanya beberapa hari sebelum genap satu tahun kepemimpinannya berjalan.

Otoritas setempat mengonfirmasi bahwa lebih dari 900 orang tewas dan hampir 4.800 lainnya masih dinyatakan hilang hingga pencarian hari keenam.

Aliran banjir yang membawa material batu, es, dan lumpur menyapu pemukiman di dekat perbatasan Tiongkok serta merusak berbagai infrastruktur vital. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pembangkit listrik tenaga air yang sedang dalam masa pembangunan.

Ratusan pekerja diduga masih terjebak di dalam terowongan bawah tanah yang tertimbun longsoran lumpur pekat.

Perdana Menteri Balendra Shah, seorang mantan musisi rap berusia 36 tahun yang akrab disapa Balen, naik ke tampuk kekuasaan setelah gelombang aksi protes antikorupsi yang dimotori generasi muda pada September 2025. Kini, kabinet mudanya yang minim pengalaman harus mengendalikan krisis terburuk yang melanda Nepal dalam satu dekade terakhir.

Bagi sebagian warga terdampak, penanganan krisis ini dirasa masih lambat dan tidak merata.

Sushila Giri, salah satu orang tua korban, masih setia menunggu kabar dari putranya yang sedang magang di lokasi proyek pembangkit listrik. Ia menceritakan bahwa anaknya berada di mes karyawan saat bencana tiba-tiba menerjang kawasan tersebut.

Hingga kini, kepastian mengenai kondisi sang anak masih belum menemui titik terang.

Kritik serupa disampaikan oleh aktivis muda Raksha Bam yang mendesak pemerintah segera meminta bantuan keahlian khusus dari komunitas internasional untuk evakuasi di terowongan. Keterlambatan penyelamatan para pekerja di area pembangkit listrik menjadi sorotan tajam kelompok pemuda pendukung pemerintah.

Di sisi lain, korban selamat bernama Indra Adhikari mengeluhkan distribusi bantuan yang cenderung menumpuk di area yang mudah dijangkau media.

Ia mengungkapkan bahwa tim penyelamat lebih banyak berkonsentrasi di daerah pinggir jalan raya seperti Trishuli Bazaar. Padahal, pemukiman terpencil yang berada di hulu sungai justru belum tersentuh bantuan sama sekali.

Kendala akses geografis menjadi alasan klasik lambatnya distribusi logistik ke wilayah pedalaman.

Pihak administrasi pusat sendiri mengakui adanya kebingungan koordinasi pada hari pertama bencana terjadi. Menteri Informasi dan Komunikasi Nepal, Bikram Timilsina, menyatakan bahwa pemerintah langsung mengerahkan seluruh daya upaya untuk mempercepat proses evakuasi sejak hari kedua.

Langkah taktis militer dan kepolisian yang mengerahkan helikopter ke wilayah terisolasi mendapat apresiasi dari masyarakat luas.

Namun, mantan Kepala Otoritas Rekonstruksi Nasional, Govinda Pokharel, menilai ada ego sektoral yang menghambat penanganan krisis. Pemerintah federal terkesan bekerja sendiri tanpa mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan provinsi.

Kondisi ini dipicu oleh nihilnya perwakilan partai berkuasa, Rastriya Swatantra Party, di level pemerintahan daerah.

Pokharel juga menyoroti keraguan pemerintah dalam menerima tawaran bantuan dari negara tetangga seperti India dan Tiongkok sejak awal bencana. Keraguan tersebut dinilai