Zambia Pasca-Pemilu: Demokrasi di Ujian Berat, Akses Keadilan Terhambat

Situasi politik Zambia pasca-pemilu kini menempatkan demokrasi di ujian berat, menyusul sengketa hasil dan penutupan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan akses keadilan bagi warga.

Komisi Pemilihan Zambia (ECZ) telah mengumumkan Hakainde Hichilema sebagai pemenang pemilihan presiden 13 Agustus. Namun, penantang terdekatnya, Brian Mundubile dari National Reconciliation Party for Unity and Prosperity (NRPUP), berulang kali menyatakan akan menggugat hasil tersebut dan “tidak akan mengendur”. Tantangan ini muncul saat seluruh pengadilan Zambia ditutup sejak 24 Agustus tanpa batas waktu, dengan alasan “masalah keamanan”.

Penutupan pengadilan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akses oposisi terhadap jaminan hukum pemilu. Asosiasi Pengacara Zambia (LAZ), melalui Presiden Arnold Kaluba, mendesak pemulihan akses pengadilan segera, menekankan bahwa langkah keamanan tidak boleh melemahkan keadilan atau independensi yudisial. Komisi Hak Asasi Manusia Zambia juga khawatir, dengan ketuanya, Pamela Towela Sambo, memperingatkan risiko penahanan sewenang-wenang jika hak atas peradilan yang adil tertunda.

Baca Juga:

• AS Perketat Sanksi Iran, MA Restui Pembatasan Pemilu Jarak Jauh
• Represi Berdarah Iran 2026: Korban Bersaksi 'Mereka Menembak Mati'
• Krisis BBM Rusia Memanas Akibat Serangan Ukraina, Putin Tertekan?

Perkembangan terbaru terjadi ketika Ketua Mahkamah Agung, Mumba Malila, mengakui menerima dokumen petisi pemilu presiden melalui email pribadinya pada 25 Agustus. Malila menyebut metode itu “sangat tidak biasa” namun merujuknya ke Mahkamah Konstitusi untuk verifikasi formalitasnya, meskipun penerimaan ini tidak berarti petisi resmi telah diajukan. Istana kepresidenan menolak tuduhan bahwa penutupan pengadilan dirancang untuk menghalangi gugatan.

Clayson Hamasaka, spesialis komunikasi utama Hichilema, menyatakan langkah keamanan bersifat “berbasis intelijen dan preventif” untuk melindungi semua pihak. Meskipun Zambia dikenal sebagai salah satu demokrasi multipartai paling stabil di Afrika bagian selatan, Direktur Eksekutif Transparency International Zambia, Maurice Nyambe, menegaskan perlunya institusi kuat untuk menyelesaikan sengketa politik. Masyarakat Zambia membutuhkan institusi yang dapat diakses dan dipercaya untuk resolusi damai, seperti diungkapkan warga Lusaka, “Kami cemas dan takut karena tidak tahu kebenaran yang terjadi.”