Pemerintah hanya akan mempertahankan kepemilikan minoritas serta tanggung jawab kustodian dalam dompet digital tersebut.
IMF juga menegaskan bahwa tidak ada lagi penambahan Bitcoin yang dibiayai oleh kas negara. Seluruh akumulasi aset kripto yang terjadi pasca tinjauan pertama pada Juni 2025 dipastikan berasal dari donasi pihak swasta, bukan dari dana publik.
Langkah ini diambil untuk meredam keraguan investor dan lembaga internasional terkait kepatuhan El Salvador terhadap program pinjaman mereka. Sebelumnya, negara tersebut sempat memicu kekhawatiran karena melaporkan kepemilikan 1.090 BTC senilai 100 juta dolar AS pada November 2025.
El Salvador merupakan negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sejak tahun 2021. Kebijakan ini sempat menuai kritik keras dari berbagai lembaga keuangan global karena potensi instabilitas ekonomi yang ditimbulkannya.
Ke depan, IMF akan terus mengawasi tata kelola aset kripto di negara tersebut. Fokus utama mereka adalah memperkuat regulasi agar penggunaan teknologi kripto tidak mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang negara Amerika Tengah ini.