Krisis Kepemimpinan di SEC, Aturan Kripto Kini Bisa Ditentukan Satu Orang

Ketiadaan pemimpin definitif di Securities and Exchange Commission (SEC) kini membuka celah aturan baru yang memungkinkan kebijakan pasar kripto diputuskan hanya oleh satu orang.

Situasi ini muncul setelah Kongres Amerika Serikat gagal mengesahkan undang-undang struktur pasar aset digital yang komprehensif. Akibatnya, regulator keuangan mengambil inisiatif untuk mengubah aturan pengawasan perusahaan kripto secara sepihak.

Saat ini, dua lembaga utama yaitu SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengalami kekurangan staf pada level kepemimpinan. Kondisi ini membuat nasib pasar kripto senilai USD 3 triliun (sekitar Rp47.000 triliun) berada di tangan tiga orang saja, di mana dua di antaranya merupakan penunjukan dari Presiden Donald Trump.

Di lingkungan SEC, hanya tersisa dua komisioner yakni Ketua Paul Atkins dan mantan Penjabat Ketua Mark Uyeda setelah kepergian Hester Peirce awal bulan ini. Kekosongan kursi kepemimpinan di CFTC bahkan lebih parah karena hanya menyisakan Michael Selig sebagai satu-satunya pimpinan yang dikonfirmasi oleh Senat sejak Desember 2025.

Idealnya, masing-masing lembaga tersebut harus diisi oleh lima orang komisioner untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan regulasi. Namun, kedua lembaga tersebut kini aktif mengusulkan aturan yang berfungsi menggantikan peran legislasi dari Kongres.

Pada Agustus, SEC mengusulkan aturan mengenai safe harbor agar token tidak langsung dikategorikan sebagai kontrak investasi. Langkah serupa diikuti oleh CFTC pada Oktober dengan rencana memanfaatkan otoritas hukum yang ada untuk mengatur bursa kripto.

Guna memuluskan langkah tersebut, SEC merilis aturan final mengenai kuorum pada 30 September yang mulai berlaku sejak 2 Oktober. Perubahan ini secara drastis mengurangi jumlah komisioner yang diperlukan untuk menetapkan kuorum menjadi hanya satu orang jika hanya tersisa dua komisioner yang tersedia.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan pengamat pasar modal. Mereka menilai kebijakan ini sangat berbahaya karena satu orang bisa mengesahkan aturan yang berdampak luas bagi pasar sekuritas bernilai triliunan dolar.

Menanggapi polemik tersebut, Mark Uyeda menyatakan bahwa komitmen SEC terhadap misinya tetap terjaga meskipun lembaga tersebut tidak memiliki personel yang lengkap. Ia membantah bahwa perubahan aturan kuorum dilakukan secara terburu-buru demi memuluskan kepentingan pribadi komisioner yang tersisa.

Gedung Putih hingga hari Selasa belum mengumumkan nominasi baru untuk mengisi posisi kosong di SEC maupun CFTC. Hal ini memperbesar peluang bahwa nasib regulasi aset digital akan tetap dikendalikan oleh satu orang dalam jangka waktu yang cukup lama.

Harapan publik sebenarnya tertuju pada pembahasan Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act di Kongres. Sayangnya, banyak pakar meragukan legislasi ini akan bergerak maju selama masa transisi politik antara pemilihan paruh waktu 2026 hingga pelantikan sesi berikutnya pada Januari mendatang.