RUU Digital Asset Market Clarity Act Gagal Lolos di Senat Amerika Serikat

Upaya besar industri aset kripto untuk mendapatkan kepastian hukum di Amerika Serikat menemui jalan buntu setelah Senat menolak pengesahan Digital Asset Market Clarity Act pada Selasa lalu.

Hasil pemungutan suara menunjukkan angka 49 berbanding 50, jauh dari syarat minimal 60 suara pendukung yang diperlukan agar rancangan undang-undang tersebut dapat melaju ke tahap berikutnya. Kekalahan ini memberikan pukulan telak bagi para pelobi, kelompok advokasi, dan eksekutif perusahaan kripto kelas atas yang telah menghabiskan ratusan juta dolar selama bertahun-tahun demi mendorong legislasi ini.

Kegagalan ini memaksa seluruh pihak kembali ke titik awal karena tidak adanya dukungan mayoritas, bahkan sejumlah anggota Partai Republik turut memberikan suara penolakan. Situasi menjadi lebih rumit mengingat adanya perpecahan tajam terkait pasal-pasal etika yang melarang pejabat pemerintah senior mempertahankan hubungan bisnis dengan perusahaan kripto.

Upaya besar industri aset kripto untuk mendapatkan kepastian hukum di Amerika Serikat menemui jalan buntu setelah Senat menolak pengesahan Digital Asset Market Clarity Act pada Selasa lalu.

Negosiator dari kedua partai sebenarnya telah merampungkan draf kompromi setebal 600 halaman. Namun, tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan paruh waktu di bulan November membuat kesepakatan bipartisan menjadi sulit dicapai dalam waktu singkat.

Senator Cynthia Lummis, tokoh utama Partai Republik dalam perundingan ini, sempat melayangkan pidato emosional di lantai Senat sebelum pemungutan suara dimulai. Ia mengajak rekan-rekannya untuk tidak membiarkan masa depan ekonomi digital diambil alih oleh pihak lain hanya karena rasa takut.

Meskipun demikian, seruan Lummis tidak mampu meyakinkan rekan-rekannya untuk mengubah posisi mereka. Kini, industri kripto harus menaruh harapan pada regulator pasar, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Kedua lembaga ini tengah merancang aturan mandiri untuk memberikan stabilitas bagi para investor. SEC sendiri baru saja mengusulkan peraturan pertama mereka yang dikenal sebagai Regulation Crypto Assets, atau Reg Crypto, untuk mempermudah proyek kripto mendapatkan pendanaan.

Ketua SEC, Paul Atkins, mengakui bahwa aturan buatan regulator tidak memiliki kekuatan hukum yang permanen dibandingkan undang-undang hasil ketetapan Kongres. Tanpa dasar hukum yang kuat, setiap regulasi yang diterbitkan oleh badan pemerintah sangat rentan dibatalkan oleh pihak otoritas di masa depan.

Di sisi lain, kelompok aksi politik industri seperti Fairshake kini menghadapi dilema besar dalam menentukan sikap terhadap para politisi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Keputusan ini akan sangat menentukan peta dukungan di Kongres setelah pemilihan umum pada 3 November mendatang.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pelaku pasar mengenai ketidakpastian regulasi kripto di Amerika Serikat. Para pemangku kepentingan kini harus mulai memetakan kembali strategi mereka untuk menghadapi komposisi baru di Kongres tahun depan.

Sebagai konteks, Kongres Amerika Serikat merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki wewenang penuh dalam membentuk undang-undang federal. Jika partai Demokrat berhasil menguasai salah satu kamar di Kongres, prioritas legislatif kemungkinan akan bergeser ke arah pengawasan yang lebih ketat.

Kekalahan ini memang pahit bagi pendukung aset digital, namun tahun 2025 tetap mencatat sejarah positif melalui pengesahan GENIUS Act. Undang-undang tersebut berhasil mendapatkan dukungan bipartisan yang luas dan saat ini sedang dalam tahap implementasi oleh regulator terkait penerbit stablecoin.